Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai dan tidak bisa dimaknai sebagai posisi abu-abu ataupun disamakan dengan oposisi seperti yang dikenal di sejumlah negara Barat.
Dalam penjelasannya, Said Abdullah menyebut sikap politik PDI Perjuangan telah ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Karena itu, posisi penyeimbang disebut sebagai pilihan politik yang jelas, dengan pendekatan obyektif dan proporsional terhadap jalannya pemerintahan.
Advertisement
"Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi,” ujarnya.
Said menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi sebagai penyeimbang berarti bersikap obyektif-proporsional. Dalam praktiknya, partai akan memberi dukungan apabila kinerja dan kebijakan pemerintah dinilai baik bagi rakyat, meskipun belum tentu mendatangkan keuntungan elektoral bagi PDIP.
“Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap obyektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut. Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara kontruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said menyebut posisi penyeimbang justru ditempuh agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik hingga 2029 sesuai dengan koridor konstitusi. Ia membedakan sikap tersebut dengan oposisi, yang menurutnya memiliki kehendak politik yang berlawanan secara total dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami sikap dan pilihan politik PDI Perjuangan. Bahkan, menurut dia, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap posisi tersebut.
“Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur,” katanya.
Said menambahkan, Presiden juga memahami bahwa tidak semua pujian berdampak baik bagi jalannya pemerintahan. Dalam pandangannya, sikap yang terlalu berlebihan dalam memuji justru bisa mengaburkan obyektivitas yang dibutuhkan seorang kepala negara.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” tutpnya.
