Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengisi posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah tokoh yang memiliki keahlian di bidang gizi dan kesehatan masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan rekomendasi strategis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan keberadaan Dewan Pengarah sebenarnya sudah diatur dalam regulasi pembentukan BGN. Namun hingga kini posisi tersebut belum terisi.
"Beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat," kata Sari di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, kehadiran Dewan Pengarah dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada BGN dalam menyusun kebijakan intervensi gizi yang tepat sasaran. Rekomendasi dari para ahli tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program pemenuhan gizi nasional.
"Nanti dari merekalah akan lahir rekomendasi-rekomendasi bagi kami apa yang seharusnya kami lakukan, mengintervensi gizi dengan kondisi seperti ini," ujarnya.
Sari mengungkapkan, struktur Dewan Pengarah sebenarnya sudah tersedia dalam peraturan presiden yang menjadi dasar pembentukan BGN. Namun hingga saat ini belum ada figur yang ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
"Sementara ini memang belum pernah ada, tetapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut perpres tentang BGN," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi BGN terdapat tujuh posisi Dewan Pengarah yang nantinya akan diisi. "Ada tujuh posisi," lanjutnya.
Ia pun memastikan BGN akan segera menyiapkan pengisian jabatan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan kualitas kebijakan lembaga yang kini mengelola program MBG secara nasional.
(bel/dwr)
