Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.
Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.
Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.
Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.
"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga
- Redam Gejolak Rupiah, BI Kembali Perketat Batas Beli Valas Tanpa Underlying
- Upaya Dedolarisasi BI Gandeng PBOC Perluas Penggunaan Rupiah-Yuan
- Rupiah Hari Ini (18/6) Ditutup Melemah ke Rp17.794 per Dolar AS
Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.
Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.
Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.
Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.
Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.
Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.
MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.
"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.
Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.
