Pantau - Wakil Bupati Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, H. Jumarding menemui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf untuk membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kolaka Utara yang ditargetkan memasuki tahap lelang konstruksi pada Oktober 2026.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pelaksanaan program nasional pemerintah pusat yang akan dijalankan di Kabupaten Kolaka Utara.
Jumarding menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan memastikan kesiapan administrasi dan teknis agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera direalisasikan.
Ia mengungkapkan, "Pak Menteri menyampaikan bahwa Kolaka Utara sudah siap. Tinggal melengkapi beberapa persyaratan yang diperlukan agar pada bulan Oktober nanti proses lelang konstruksi sudah bisa dilaksanakan."
Kolaka Utara Masuk Daerah Siap Bangun Sekolah RakyatPemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menyiapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Pakue.
Pemilihan Kecamatan Pakue diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Jumarding menyampaikan, "Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan serta mendukung akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu."
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memberikan perhatian khusus terhadap komitmen pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa terdapat delapan daerah di Indonesia yang telah menunjukkan progres kesiapan lahan secara konkret.
Kabupaten Kolaka Utara termasuk salah satu dari delapan daerah yang dinilai siap memasuki tahapan berikutnya untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Program Sekolah Rakyat Dikerjakan Bersama Pemerintah Pusat dan DaerahSaifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, "Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan."
Dalam skema pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan siap bangun dan mendukung kelancaran seluruh proses pembangunan.
Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya pembangunan fisik sekolah melalui APBN.
Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah dan pengawasan program dilakukan secara bersama oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Program Sekolah Rakyat bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proses lelang konstruksi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kolaka Utara ditargetkan dimulai pada Oktober 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kolaka Utara menjadi bagian dari program nasional pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.
