Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada potensi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax. Hal ini bisa terjadi jika situasi geopolitik yang menyebabkan harga minyak dunia naik sejak akhir Februari melandai.
Kondisi geopolitik yang dimaksud adalah perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Perseteruan tersebut menyebabkan akses Selat Hormuz tertutup, padahal ini merupakan jalur pengiriman bagi seperlima pasokan minyak dunia.
“Ke depan kami lihat, kalau memang ada potensi harga turun maka pasti akan ada penyesuaian,” kata Bahlil saat ditemui di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6) malam.
Harga Pertamax naik 32,11% dibandingkan awal bulan Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter per Rabu (10/6). Bahlil menyebut kenaikan ini karena pergerakan untuk jenis BBM nonsubsidi memang mengikuti harga pasar.
Meski harga BBM non-subsidi naik, Bahlil menjamin hal tersebut tidak akan terjadi di BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite. Asalkan nilai rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak melampaui harga batas yang ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah sejak awal mengatakan sekalipun ada geopolitik dan penutupan Selat Hormuz, harga subsidi BBM dan LPG tidak naik sampai rata-rata ICP US$ 100 per barel. Alhamdulillah (BBM) subsidi tidak naik (harganya),” ujarnya.
Naik 50% dari Harga PasarPertamina Patra Niaga menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax hanya setengah atau 50% dari selisih harga pasar.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan kenaikan harga karena Pertamax series merupakan BBM nonsubsidi, harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku.
Perusahaan mengatakan kenaikan harga ini mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.
“Jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga ASEAN tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian,” kata Roberth dalam siaran pers, Kamis (18/6).
Dia menyampaikan secara normal evaluasi harga BBM nonsubsidi dilakukan secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian.
“Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
