Jakarta, tvOenews.com - Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) kembali mendorong menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden di daerah.
Kegiatan tersebut digelar melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch IV, di Surabaya, pada 18 Juni 2026.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Program-program itu mencakup berbagai isu strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tersebut membutuhkan penguatan tiga pilar utama, yakni sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu dan berbasis data.
“Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi sangat penting agar program nasional terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas daerah,” ujarnya dilansir Sabtu (20/6/2026)>
Yusharto menjelaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses administratif ataupun mencari kesalahan.
Sebaliknya, monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pembelajaran sekaligus perbaikan kebijakan yang mampu mengidentifikasi hambatan, risiko, kebutuhan dukungan, praktik baik, hingga dampak kebijakan di lapangan.
Untuk mendukung hal tersebut, BSKDN terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri. Melalui mekanisme tersebut, data, analisis, isu lapangan, dan rekomendasi kebijakan diintegrasikan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, berbasis bukti, dan dapat ditindaklanjuti secara operasional.
“Melalui forum ini, BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, kendala, dan kebutuhan dukungan kebijakan. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan,” ungkapnya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Jawa Timur saat ini menunjukkan kinerja pembangunan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat mencapai 5,96 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
