Sehari setelah ulang tahun ke-73 pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping, Kongres Amerika Serikat memberikan apa yang disebut sebagai “hadiah ulang tahun” yang tidak biasa. Senat AS dengan suara bulat mengesahkan Resolusi Nomor 444 yang menyatakan bahwa Xi Jinping telah “menipu dunia, merusak prospek perdamaian dan keamanan, serta merencanakan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Ini adalah sebuah resolusi yang mengecam diktator dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping,” ujar Senator Partai Republik Rick Scott.
EtIndonesia.com. Para senator Amerika Serikat menyatakan dukungan mereka kepada rakyat Tiongkok dan mengecam pemimpin rezim komunis Tiongkok, Xi Jinping, karena telah menipu rakyat Amerika serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada 16 Juni, Senat AS secara bulat menyetujui melalui pemungutan suara lisan (voice vote) sebuah resolusi (Resolusi Senat 444) yang mengecam Xi karena “melakukan penipuan, merusak prospek perdamaian dan keamanan, serta mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Resolusi tersebut juga mendorong pemerintah Amerika Serikat beserta lembaga-lembaganya untuk menggunakan seluruh instrumen yang tersedia—termasuk kewenangan berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), yang memungkinkan pemberian sanksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat atau korupsi—guna meminta pertanggungjawaban para pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Sebuah kiriman dibagikan oleh Senator Rick Scott (@flsenrickscott)
Global Magnitsky Human Rights Accountability Act adalah Undang-undang yang disahkan Kongres AS pada Desember 2016, yang mana memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu di berbagai negara yang dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi berat.
Pemungutan suara resolusi kepada Xi Jinping berlangsung hanya sehari setelah ulang tahunnya ke-73.
Isi Kecaman tersebut antara lain:
- Menyesatkan masyarakat internasional terkait pandemi COVID-19.
- Gagal mengendalikan perdagangan fentanil secara efektif.
- Tidak memenuhi komitmen yang dibuat saat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
- Memperluas pengaruh global melalui inisiatif “Sabuk dan Jalan” (Belt and Road Initiative).
- Melakukan kegiatan spionase berskala besar dan serangan siber.
- Meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan.
- Melakukan tindakan koersif di Laut Tiongkok Selatan.
- Menjalin hubungan erat dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Dalam bidang hak asasi manusia, resolusi tersebut menyampaikan kritik yang sangat tajam terhadap pemerintah PKT, termasuk tuduhan:
- Penahanan massal dan penganiayaan terhadap etnis Uighur di Xinjiang.
- Penerapan kerja paksa dan penindasan budaya di Tibet.
- Pembatasan kebebasan di Hong Kong melalui Undang-Undang Keamanan Nasional.
- Penindasan terhadap kelompok-kelompok agama.
- Tuduhan pengambilan organ secara paksa terhadap praktisi Falun Gong dan para pembangkang.
- Kelanjutan penindasan politik sejak peristiwa Tiananmen tahun 1989.
Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah sebuah disiplin spiritual yang berlandaskan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Pertama kali diperkenalkan kepada publik di Tiongkok pada tahun 1992, latihan ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut hingga diperkirakan memiliki antara 70 juta hingga 100 juta praktisi pada tahun 1999.
Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang khawatir popularitas Falun Gong mengancam kekuasaan rezim, memulai kampanye brutal untuk memberantas latihan tersebut pada 20 Juli 1999. Sejak saat itu, banyak praktisi mengalami penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, penyiksaan, hingga kematian.
Pada 17 Juni 2026, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS meloloskan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Pengambilan Organ Paksa (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act), yang akan menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku pengambilan organ paksa yang disponsori negara di Tiongkok.
Senator Rick Scott (Republik–Florida) berbicara dalam sebuah konferensi pers di Gedung Capitol AS di Washington pada 11 Juli 2023. Foto: Madalina Vasiliu/The Epoch Times. Senator Rick Scott : “Pesan yang Jelas kepada Seorang Tiran”Senator AS Rick Scott, yang mengajukan resolusi tersebut, menulis di platform X pada 16 Juni bahwa Senat sengaja memilih hari setelah ulang tahun Xi Jinping untuk meloloskan resolusi tersebut sebagai pesan yang jelas kepada sosok yang ia sebut sebagai “tiran”.
“Ia adalah seorang diktator yang brutal, memimpin sebuah organisasi kriminal yang berbohong, menipu, mencuri, mengeksploitasi kerja paksa, dan melakukan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan dalam skala industri,” ujarnya.
Pengamat: Resolusi Ini Memiliki Makna BesarPengamat politik yang bermukim di Amerika Serikat, Xing Tianxing, mengatakan bahwa arti penting resolusi ini sangat besar karena secara belum pernah terjadi sebelumnya menempatkan tanggung jawab atas berbagai dugaan pelanggaran PKT selama puluhan tahun kepada Xi Jinping.
Menurut Xing, penganiayaan terhadap Falun Gong dimulai pada era Jiang Zemin, begitu pula tuduhan pengambilan organ secara paksa, namun praktik tersebut disebutnya terus berlanjut hingga masa Xi sehingga Xi dianggap turut memikul tanggung jawab. Ia juga menyebut kebijakan di Xinjiang dan Tibet menjadi semakin keras di bawah kepemimpinan Xi.
“Karena Xi memusatkan kekuasaan dan mengambil keputusan sendiri atas banyak hal, maka ia juga harus memikul tanggung jawab tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa karena resolusi ini berasal dari lembaga legislatif Amerika Serikat, maka resolusi tersebut mencerminkan sikap Senat secara keseluruhan dan tidak dapat dianggap semata-mata sebagai kebijakan Presiden Donald Trump.
Menurutnya : “Kejahatan yang tercatat dalam sejarah tidak bisa dihapus. Orang tetap akan mencatat dan meminta pertanggungjawaban. Ini merupakan peringatan yang sangat besar bagi PKT.”
Dipandang Memiliki Makna SimbolisKetua Aliansi Internasional Partai Demokrat Tiongkok, Jie Lijian, juga menilai bahwa pengesahan resolusi sehari setelah ulang tahun Xi memiliki makna simbolis.
“Pemilihan tanggal ini dimaksudkan sebagai pukulan keras bagi pemerintah PKT dan Xi Jinping, agar mereka memahami bahwa Amerika Serikat dan dunia Barat terus memperhatikan situasi ini. Pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat disembunyikan ataupun disangkal begitu saja,” ujarnya.
Peringatan Perjalanan ke Tiongkok dan Kemungkinan SanksiSaat memburuknya kondisi hak asasi manusia di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penangkapan terhadap warga negara asing yang berkunjung ke sana, telah meningkatkan kewaspadaan internasional. Akibatnya, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Tiongkok mengeluarkan empat peringatan dalam lima hari untuk mengingatkan warga negara AS keturunan Tionghoa mengenai potensi risiko bepergian ke Tiongkok.
Jie Lijian berpendapat bahwa setelah Kongres AS meloloskan resolusi ini, negara-negara demokrasi lain yang menjunjung nilai-nilai universal mungkin akan mempertimbangkan langkah-langkah serupa sesuai dengan hukum dan prosedur masing-masing, termasuk kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap Xi Jinping dan pejabat PKT.
Disunting/Diwawancarai oleh Li Yun; Pasca-produksi oleh Shao Yang
