Pemadaman bergilir di berbagai wilayah di Pulau Jawa akhirnya diakui PT PLN setelah terjadi dua pekan. Pemadaman ini menjadi ujian retrorika Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan energi dan idealisme sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasodjo akhirnya mengakui dan meminta maaf atas pemadaman bergilir yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Permintaan maaf disampaikan dalam konferensi pers, Jumat (19/6/2026), tanpa memberi kesempatan pertanyaan sedikit pun. Darmo, demikian panggilannya, segera meninggalkan tempat konferensi pers setelah menyampaikan keterangan.
Darmo menyebut mendapat dukungan pemerintah terkait pasokan batubara kalori menengah atau medium rank coal. Selain mengapresiasi pemasok batubara yang sudah menandatangani kontrak baik dengan PLN maupun pembangkit mitra PLN, proses kontrak lainnya dipercepat.
Saat ini, menurut Darmo, proses penyaluran medium rank coal atau batubara kandungan kalori menengah mulai mengalir ke PLTU di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun milik mitra PLN atau Independent Power Producer (IPP).
PLTU di Jawa bagian barat yang sudah mulai mendapat pasokan batubara adalah PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuhan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, serta PLTU Indramayu.
Adapun di Jawa Bagian Timur, pasokan batubara sudah didistribusikan ke PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Selain itu, Darmo juga menyebutkan dua pembangkit listrik milik IPP di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis. Akibatnya, dua pembangkit ini keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
“Kami mengerahkan tim PLN dan tim IPP agar dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” tuturnya.
Keterangan tanpa tanya jawab ini sedikit menjelaskan pemadaman bergilir yang dialami berbagai kota/kabupaten di seantero Pulau Jawa selama dua pekan ini. Pemadaman yang berkisar dua sampai lima jam mengganggu aktivitas warga. Selain itu, tak ada pemberitahuan dari PT PLN terkait pemadaman.
Hal ini, menurut pengamat energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, bisa disebut kebijakan yang cacat (broken policy). Kebijakan kewajiban alokasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO dipatok dengan harga yang tidak fleksibel, yakni 70 dolar AS per metrik ton. Akibatnya, pengusaha tak lagi berminat memasok kebutuhan energi di negerinya sendiri, melainkan memilih untung lebih besar dari ekspor. Saat ini, harga di Newcastle coal mencapai sekitar 144 dolar AS per metrik ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sudah mengakui adanya masalah kesenjangan harga DMO dan harga batubara ekspor dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (15/6/2026). Dia juga mengatakan berencana merevisi harga batubara DMO saat wawancara cegat dengan wartawan, Kamis (18/6/2026). Namun, belum ada realisasi pengaturan lanjutannya.
Semestinya, menurut Yayan, regulasi terkait revisi harga bisa lebih cepat diterbitkan. Lagipula, kalaupun tarif listrik PLN tak naik – meskipun harga batubara DMO disesuaikan, PT PLN akan menagih biaya kompensasi kepada APBN atas tambahan pengeluarannya itu.
Di sisi lain, menurut Yayan, ada kelemahan tata kelola stok cadangan batubara atau coal reserve stock Indonesia. Bila pemerintah memegang teguh pasal 33 UUD 1945, prioritas pasokan batubara untuk kebutuhan energi domestik harus ditegakkan.
Bahlil pun menyebut dari kebutuhan PT PLN sebesar 154 juta metrik ton batubara, baru diperoleh kontrak untuk penyediaan 134 juta metrik ton. Karenanya, masih ada kekurangan sekitar 20 juta metrik ton.
Bila Presiden Prabowo tegas dengan idealisme dan memegang pasal 33 UUD 1945, pemenuhan DMO batubara semestinya tak menjadi masalah. Namun, kekurangan pasokan batubara untuk PLN menunjukkan realitas lain.
Hal ini pula yang menjadi pertanyaan dari banyak warganet ketika listrik padam bergilir. Bagaimana mungkin Indonesia yang negara pengekspor batubara terbesar di dunia mengalami kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit listriknya!
PT PLN pun dinilai memiliki sistem inventori kelistrikan yang kacau. “Sistem inventori PLN saat ini paling jelek dibanding periode-periode sebelumnya. Seharusnya diperbaiki. Sebab, pemadaman listrik selama dua minggu ini dalam hitungan saya bisa membawa kerugian 300 miliar dolar (AS),” tutur Yayan.
Selama ini, PT PLN mengklaim kelebihan persediaan (oversupply). Namun, diduga, oversupply ini hanya ada di tataran pembangkit listrik saja, bukan pada listrik yang dihasilkan. Ketika stok bahan bakar atau batubara (feedstock) berkurang, listrik yang dihasilkan pun sedikit. Akhirnya, terjadi kekurangan persediaan listrik yang bisa didistribusikan kepada pelanggan PLN.
Hal ini, menurut Yayan, terkait dengan buruknya perencanaan PLN maupun sistem inventorinya. Sistem manajemen pemantauan kelistrikan maupun persediaan batubara juga semestinya sudah disiapkan.
Kejadian pemadaman bergilir di berbagai wilayah Jawa selama dua pekan ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Presiden Prabowo kerap berpidato mengenai ketahanan energi – swasembada energi.
Kenyataannya, akses listrik yang stabil pun tak bisa disediakan untuk masyarakat. Ini bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berbagai bisnis yang dikelola masyarakat.
“Akhirnya, tampak inkonsistensi ntara retorika Presiden Prabowo dan apa yang dieksekusi oleh anak-anak buahnya. Harapannya swasembada energi, tetapi realitanya parah,” tutur Yayan.
Karenanya, menurut Yayan, selain perencanaan atau tataran teknokratik, perlu ada pengaruh politik kuat dan tegas dalam memastikan kewajiban DMO batubara dilaksanakan. Sistem reward and punishment juga perlu diterapkan untuk memastikan kebijakan DMO batubara efektif dan mampu mendorong ketahanan energi. (INA)
