DALAM sepekan terakhir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan dua langkah komunikasi politik yang patut dibaca dalam satu garis lurus.
Pada Senin, 15 Juni 2026, ia menerima audiensi 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin di Istana Wapres, setelah massa mahasiswa sempat berhadap-hadapan dengan polisi di kawasan Tugu Tani hingga Medan Merdeka Selatan.
Empat hari berselang, pada kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua (18–21 Juni 2026), Gibran membawa lima mahasiswa perwakilan dari Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia untuk menyaksikan langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih di lapangan.
Dua peristiwa ini berbeda bentuk, tetapi satu logika: keduanya adalah upaya Istana membuka jalur komunikasi langsung dengan elemen mahasiswa di tengah situasi yang sebelumnya cenderung konfrontatif.
Dari jalan ke meja, dari meja ke lapanganPola yang dibangun Gibran sebenarnya sederhana, tapi jarang dilakukan secara konsisten oleh pejabat setingkat wakil presiden.
Audiensi UBK lahir dari tekanan jalanan—mahasiswa bahkan memberi ultimatum 5x24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan soal evaluasi MBG, stabilitas rupiah, dan harga BBM nonsubsidi.
Baca juga: Kelalaian Negara di Balik Pemadaman Listrik Bergilir
Gibran meresponsnya bukan dengan jarak protokoler, melainkan dengan mencatat sendiri poin-poin tuntutan di buku kecilnya dan mengantar mahasiswa hingga ke pendopo Istana.
Langkah kedua justru bergerak ke arah berlawanan: bukan mahasiswa yang didatangkan ke Istana, melainkan pejabat yang membawa mahasiswa ke lapangan.
Gibran menyebut alasannya secara terbuka—banyak yang berdemonstrasi menuntut MBG dihentikan, maka ia mengajak mereka melihat langsung implementasinya di wilayah yang jauh dari Jakarta.
Dibaca bersama, dua langkah ini membentuk semacam jembatan darurat komunikasi: dari konfrontasi di jalan, ke dialog di ruang tertutup, ke verifikasi bersama di lapangan.
Ini pola yang cerdik untuk mengatasi kebuntuan komunikasi antara pembuat kebijakan dan eksponen aktivis mahasiswa yang selama ini cenderung berhadap-hadapan secara diametral dengan negara.
Namun, kecerdikan komunikasi politik tidak otomatis berarti langkah itu murni dan tanpa ongkos. Ada dua sisi yang perlu dibaca berdampingan.
Di satu sisi, langkah ini punya potensi mendesakralisasi gerakan mahasiswa dari romantisme berlebihan—pengkultusan mahasiswa sebagai "penakluk rezim" atau sosok adidaya yang selalu berdiri di luar dan melawan kekuasaan.
Ketika mahasiswa diberi akses verifikasi langsung ke lapangan, ruang untuk narasi yang murni emosional dan jauh dari data ikut menyempit.
Ini sejalan dengan kebutuhan untuk menyehatkan kembali panggung "parlemen jalanan" mahasiswa yang belakangan ini sering terjebak pada pola dekonstruktif—aksi yang lebih banyak diwarnai kemarahan simbolik ketimbang argumentasi substantif.
