KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendataan yang berlangsung dari Senin (15/6/2026) hingga Senin (31/8/2026) itu akan mencakup sekitar 658.000 unit usaha di provinsi tersebut.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan aktivitas usaha secara menyeluruh. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Kami tidak hanya mencatat lapangan usaha, tetapi juga melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Jadi, mohon dukungan pelaku usaha dan keluarga untuk membuka pintu bagi petugas kami di lapangan," kata Sonny saat pencanangan SE2026 di Gedung Gelanggan Pemuda Youth Centre, Mataram, NTB Jumat (19/6/2026), seperti dikutip dari siaran pers BPS.
Baca juga: Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jateng, Wakil Kepala BPS RI: Ada Jutaan Harapan Di Balik Data Statistik
Sonny menambahkan, jumlah unit usaha di NTB meningkat hampir 60.000 unit dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, hingga ekonomi kreatif.
NTB dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis di kawasan Indonesia tengah dan timur. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai tuan rumah gelaran MotoGP serta peningkatan aktivitas pariwisata di sekitar Gunung Rinjani ikut mendorong pertumbuhan berbagai kegiatan usaha.
Selain sektor jasa dan perdagangan, sensus juga akan menjangkau sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Pada 2025, produksi padi NTB tercatat sebagai yang tertinggi kedua di kawasan Indonesia tengah dan timur dengan pertumbuhan mencapai 14,51 persen.
Sonny menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, BPS mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang benar.
"Pastikan jangan ada yang terlewat, semua harus dicacah. Pastikan semua data akurat," ujarnya kepada petugas sensus di acara tersebut.
Baca juga: 36.000 Petugas Sensus Ekonomi Diterjunkan di Jateng, Masyarakat Diimbau Kooperatif: Privasi Terjamin
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi semangat jajaran BPS dalam menyelenggarakan SE2026.
“Kami di Komisi X salut dan bangga kepada BPS, khususnya BPS Provinsi NTB, dalam menjalankan amanah undang-undang di tengah efisiensi, penajaman, dan pengurangan anggaran. Sebagai mitra BPS di Komisi X, kami mendukung BPS dalam menjalankan amanah undang-undang,” ucapnya.
Menurutnya, potret ekonomi Indonesia hari ini dan masa-masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pelaksanaan SE2026.
Pemprov dukung penuhPemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendukung penuh pelaksanaan SE2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, data ekonomi yang berkualitas diperlukan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
"Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama," kata Iqbal.
Semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan SE2026 ditunjukkan melalui penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur NTB, para bupati dan wali kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB.
Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan SE2026 juga ditunjukkan melalui penandatanganan deklarasi oleh para bupati dan wali kota sebagai bentuk kesiapan menyukseskan pendataan di wilayah masing-masing.
Baca juga: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai, Wakil Kepala BPS RI Canangkan di Sultra dan Sumut
