Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aset negara dikelola lebih optimal guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aset negara dikelola lebih optimal guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowo menaruh perhatian besar terhadap upaya penguatan pengelolaan aset nasional melalui percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan nasional.
“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Prabowo dan Rosan, lanjut Teddy, juga membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara. Salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.
“Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional,” kata Teddy.
Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara.
Menurut Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan.
“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” ujarnya.
(NIA DEVIYANA)
