JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura dipalang karena ada masalah lahan. Kemenkes menyampaikan imbauan.
"Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog," kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, dalam siaran pers resmi, Senin (22/6/2026).
Azhar menuturkan bahwa pemalangan yang menutup akses RS berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
"Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama," tegas Azhar.
Baca juga: KPA Desak Kapolri Hentikan Penyidikan Petani dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria
Ia menegaskan bahwa RS merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apa pun.
"Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan," tuturnya.
Azhar berharap aksi pemblokiran RS ini berlangsung damai, tidak anarkis dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat.
Baca juga: KPA Kecam Dugaan Intimidasi TNI Terhadap Petani Tasikmalaya, Memperumit Konflik Agraria
Pemalangan RSUP JayapuraAksi pemalangan di pintu utama RSUP Jayapura terjadi pada Rabu (17/6/2026).
Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi.
Pihak RS juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat adat setempat terkait kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik melalui jalur musyawarah dengan berbagai pihak, tanpa harus mengorbankan hak masyarakat Papua untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
"Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti," pungkas Azhar.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
