Grid.ID - Siswa tak lolos SPBM di Jabar ternyata bukan akhir. Dedi Mulyadi jamin akses pendidikan di sekolah swasta.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin kelangsungan pendidikan bagi puluhan ribu calon peserta didik yang gagal menembus sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kuota pelamar yang tidak terakomodasi tersebut dipastikan tetap bisa bersekolah dengan sokongan dana penuh dari pemerintah.
Terbaru, Dedi Mulyadi jamin akses pendidikan di sekolah swasta. Ternyata tak lolos SPMB bukan akhir.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintahannya akan menanggung seluruh biaya operasional siswa yang bersekolah di institusi pendidikan swasta. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah-sekolah yang telah menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah daerah Jawa Barat.
Kebijakan tersebut tetap dijalankan meski sebelumnya sempat menimbulkan perdebatan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Jawa Barat sempat menyampaikan keberatan dan membantah adanya kerja sama strategis antara sekolah swasta dan Pemprov Jabar.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa proses koordinasi beserta komitmen pendanaan dilakukan secara langsung dengan masing-masing sekolah terkait.
Pemerintah daerah pun memilih untuk tidak melibatkan organisasi atau asosiasi sektoral dalam proses penandatanganan kerja sama tersebut.
"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," ujar Dedi, Sabtu (20/6/2026), dikutip dari TribunJabar.id.
Kepastian alokasi dana untuk memberikan subsidi kepada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ditetapkan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan perhitungan aktual di lapangan, keterbatasan kapasitas sekolah negeri untuk menampung lulusan SMA tahun ini diperkirakan berada di kisaran 70 ribu hingga 80 ribu siswa. Meski begitu, jumlah siswa yang gagal lolos seleksi disebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah pada tahun kelulusan sebelumnya.
"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," katanya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah telah menerima surat pernyataan kesediaan dari sekitar 700 yayasan sekolah swasta.
Bahkan, berdasarkan data sektoral milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah lembaga swasta yang siap mendukung program sekolah gratis ini diperkirakan terus bertambah hingga mencapai sekitar 800 satuan pendidikan.
"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," ucapnya.
Melihat tingginya animo dan jumlah mitra yang merapat, Dedi optimistis problem klasik anak putus sekolah akibat kendala finansial pasca-kelulusan tidak akan terjadi di wilayahnya.
"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," katanya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan sekitar 70 ribu hingga 80 ribu calon siswa baru yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri dalam pelaksanaan SPMB 2026 tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Ia menjelaskan, Government of West Java Province akan menanggung biaya pendidikan para calon siswa tersebut agar bisa bersekolah di lembaga pendidikan swasta yang telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah.
Menurut Dedi Mulyadi, program ini akan tetap dilaksanakan meskipun mendapat penolakan dari BMPS, yang sebelumnya membantah adanya kerja sama antara sekolah swasta dan Pemprov Jabar.
Ia juga menegaskan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah berlangsung secara langsung dengan pihak sekolah swasta, bukan melalui organisasi atau asosiasi pendidikan tertentu.
"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MOU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," ujar Dedi, Sabtu (20/6/2026), dikutip dari Kompas.com.
Dedi Mulyadi menyebut kepastian terkait pembiayaan bagi siswa yang gagal lolos ke sekolah negeri didapat setelah Government of West Java Province mengadakan pembahasan bersama Ministry of Primary and Secondary Education of Indonesia.
Berdasarkan data perhitungan pemerintah daerah, jumlah siswa tingkat SMA yang belum tertampung di sekolah negeri pada tahun ini diperkirakan mencapai 70 ribu hingga 80 ribu orang. Meski demikian, angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," katanya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 700 sekolah swasta telah menyatakan siap menjadi mitra Government of West Java Province. Komitmen tersebut disampaikan melalui surat pernyataan yang sudah diterima oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Pemprov Jabar, jumlah sekolah swasta yang diproyeksikan ikut serta dalam program ini bahkan bisa mencapai sekitar 800 sekolah.
"Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," ucapnya.
Dengan jumlah sekolah yang telah menyatakan bergabung, Dedi optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala biaya.
"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," katanya. (*)
Artikel Asli
