Sejumlah massa aksi “Rakyat Surabaya Menggugat” yang terdiri dari masyarakat sipil dan sejumlah mahasiswa di Surabaya, mendatangi Gedung Negara Grahadi Surabaya dalam aksi “Reformati Indonesia” pada Senin (22/6/2026).
“Aksinya dari masyarakat sipil dan mahasiswa, untuk koordinatornya dari koalisi sipil, dan kita mahasiswa ikut gabung,” kata Deni Oktaviano Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim.
Massa aksi menyuarakan tiga tuntutan utama dengan long march dari kawasan Tugu Bambu Runcing menuju Gedung Negara Grahadi.
Pertama, massa aksi mendesak Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional atas kondisi saat ini.
Mereka menyebut, berbagai kegagalan pemerintah telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi, dan mengancam masa depan Indonesia.
Massa aksi demontrasi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada Senin (22/6/2026). Foto: Risky suarasurabaya.netKedua, massa aksi menuntut pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Massa aksi medorong pemerintahan transisi nantinya harus menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Ketiga, massa juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini.
Mereka menyebut, sistem politik saat ini menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elite dan oligarki.
Tiga tuntutan tersebut disuarakan massa aksi berdasarkan analisa mereka yang menemukan adanya krisis legitimasi dan pelanggaran etika konstitusional, pengabaian prinsip demokrasi seliberatif dan partisipasi publik, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti militerisasi kekuasaan dan kemunduran supremasi sipil, konsentrasi kekuasaan aparat keamanan, hingga krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat.
Isu sosial-ekonomi turut menjadi perhatian, termasuk memburuknya kondisi ekonomi rakyat, menguatnya kapitalisme oligarki dan menurunnya kepercayaan pasar, meningkatkan kartel politik, serta masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas. (ris/saf/ipg)
