Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah terkait pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero).
Bahlil mengatakan pemerintah bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah membedah berbagai persoalan yang memengaruhi stabilitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Pemerintah ingin memastikan pelayanan listrik tetap terjaga.
"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya dengan terkait dengan listrik. Dan tadi, sama-sama Dirut PLN juga sudah kita bedah, ada tiga masalah," kata Bahlil usai menghadiri rapat di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6).
"Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batu bara high calorie yang medium," tambahnya.
Bahlil menjelaskan total konsumsi batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta ton. Sementara penugasan yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk memasok kebutuhan PLN berkisar 180 juta hingga 190 juta ton.
Bahlil mengungkapkan PLN telah mengontrak pasokan batu bara sebanyak 134 juta ton untuk kebutuhan selama setahun. Dengan posisi saat ini yang baru memasuki pertengahan tahun, ia menilai seharusnya pasokan tidak menjadi masalah.
"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6. Itu harusnya no issue," ucapnya.
Namun, kata Bahlil, persoalan lain yang disampaikan PLN adalah kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk proses blending. Pemerintah telah turun tangan untuk membantu penyelesaiannya.
"Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," tegas Bahlil.
Selain persoalan pasokan energi, Bahlil mengungkapkan pemerintah juga meminta PLN segera melakukan pemeliharaan atau maintenance terhadap fasilitas pembangkit dan jaringan kelistrikan. Langkah itu diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
