HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia melakukan langkah strategis dengan menjalin kerja sama internasional bersama Pemerintah Denmark. Khususnya dalam bidang pengawasan obat, pangan, laboratorium inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Misi ini berlangsung di Copenhagen sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai otoritas pengawas yang telah diakui secara global sebagai World Health Organization Listed Authority (WLA).
Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan bahwa kemitraan dengan Denmark sangat penting karena kedua negara sama-sama telah mencapai status WHO Listed Authority. Kesamaan ini menjadi modal kuat untuk membangun kolaborasi dalam regulasi, inovasi laboratorium, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman terbaik antara Indonesia dan Denmark. Kami ingin memperkuat kapasitas laboratorium, meningkatkan kompetensi SDM, memperluas jejaring internasional, serta mendorong inovasi dalam pengawasan obat dan makanan demi perlindungan masyarakat,” jelas Taruna.
Dipimpin oleh Mayagustina sebagai Ketua Delegasi, rombongan BPOM RI melibatkan sejumlah pejabat penting seperti Rita Endang, Wachyudi Muchsin, Lynda Kurnia Wardhani, dan lainnya.
Dalam kunjungan ini, mereka mengadakan pertemuan dengan berbagai institusi strategis Denmark, termasuk Danish Medicines Agency, Danish Veterinary, Food, Agriculture and Fisheries Agency, laboratorium inovasi, industri farmasi, lembaga penelitian, dan mitra Public-Private Partnership (PPP).
Salah satu fokus utama adalah mempelajari sistem pengawasan Denmark yang membagi kewenangan pengawasan obat dan pangan ke dalam dua lembaga pemerintah berbeda.
Danish Medicines Agency bertanggung jawab atas pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan, sementara Danish Veterinary, Food, Agriculture and Fisheries Agency mengawasi keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Struktur ini memberikan perspektif baru bagi BPOM RI dalam memperkuat sistem pengawasan nasional.
Delegasi juga mempelajari praktik terbaik Denmark dalam pengembangan laboratorium modern, pengelolaan data ilmiah, serta digitalisasi layanan regulatori yang berbasis risiko. BPOM RI memaparkan berbagai transformasi yang telah dicapai, termasuk status WLA WHO, penguatan kapasitas laboratorium nasional, reformasi regulasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Taruna Ikrar mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Denmark dalam membangun sistem pengawasan pangan yang modern dan berbasis ilmu pengetahuan. Ia menyatakan bahwa Indonesia dan Denmark memiliki visi yang sama dalam memastikan masyarakat mendapatkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai standar internasional.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal bagi terbangunnya kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Denmark, tidak hanya dalam pengawasan pangan, tetapi juga pengembangan laboratorium, riset, inovasi, dan peningkatan kapasitas regulator demi melindungi kesehatan masyarakat kedua negara,” kata Taruna.
Kerja sama tersebut diharapkan berkembang menjadi program konkret seperti pertukaran ahli, pelatihan teknis, kolaborasi penelitian, harmonisasi standar, transfer teknologi, dan dukungan peningkatan daya saing produk pangan Indonesia di pasar internasional.
Taruna Ikrar menambahkan bahwa diplomasi kesehatan dan regulasi merupakan instrumen vital untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Menurutnya, Indonesia harus terus aktif dalam ekosistem regulatori global yang maju, adaptif, dan inovatif.
Melalui misi kerja sama dengan Denmark, BPOM RI berharap dapat mengadopsi praktik terbaik dunia demi perlindungan masyarakat, kemajuan industri nasional, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
