Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan legalitas dan kelengkapan perizinan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua agar mampu memperluas akses pasar hingga tingkat nasional dan internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka Haluk usai membuka kegiatan Pasar Murah dan Pameran UMKM di Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan hasil kunjungannya ke berbagai stan pameran, Ribka masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha maupun perizinan produk secara lengkap.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tugas pemerintah daerah untuk segera ditangani melalui pendampingan yang berkelanjutan kepada para pelaku UMKM.
"Produk-produk lokal harus memiliki izin edar yang diperlukan dan sertifikasi yang sesuai agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," ungkapnya.
Menurut Ribka, pemerintah daerah juga perlu memastikan produk UMKM memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh pasar.
Ia menilai UMKM Papua memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung penggunaan bahan baku lokal yang khas dan memiliki nilai jual tinggi.
Ribka menegaskan potensi tersebut harus didukung dengan penguatan aspek legalitas produk agar lebih kompetitif di pasar.
Potensi UMKM Papua dan Dukungan Program Asta CitaRibka menyebut penyelenggaraan festival dan pameran UMKM di Kota Jayapura merupakan implementasi visi Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita.
Kegiatan tersebut bertujuan mendorong pengembangan industri kreatif sekaligus memperluas lapangan kerja yang berkualitas.
Ia menilai pengolahan kekayaan alam Papua menjadi produk bernilai jual tinggi merupakan langkah maju yang perlu terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Menurutnya, penguatan legalitas dan kualitas produk menjadi faktor penting agar UMKM Papua mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah Daerah Perkuat Pendampingan dan SertifikasiPelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Papua Jimmy A Y Thesia menjelaskan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pendampingan sertifikasi bagi UMKM.
Program tersebut mencakup fasilitasi sertifikasi merek, sertifikasi halal, hingga pendaftaran industri rumah tangga.
Jimmy mengatakan proses sertifikasi dilakukan melalui kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang berlaku.
"Sebagian besar sertifikasi UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota sesuai pembagian kewenangan," ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pendampingan UMKM di lapangan.
Salah satu tantangan utama adalah belum terbentuknya tenaga pendamping UMKM yang terstruktur secara khusus.
Menurut Jimmy, kondisi tersebut berbeda dengan sektor koperasi, desa, dan pertanian yang telah memiliki sistem pendampingan lebih terstruktur.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Papua, terdapat sekitar 66 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Papua.
Sekitar 70 persen dari total pelaku UMKM tersebut telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan.
Pendampingan yang diberikan mencakup aspek legalitas usaha, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Pemerintah berharap penguatan perizinan dan sistem pendampingan yang lebih terstruktur dapat membantu UMKM Papua naik kelas dan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas melalui pemasaran digital maupun jaringan distribusi nasional.
