Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan penambahan jumlah layar bioskop tidak dijadikan sebagai solusi tunggal dalam mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional. Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah penguatan ekosistem industri film nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 22 Juni 2026.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengakui industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlah penonton film nasional terus meningkat, kualitas produksi semakin baik, dan karya-karya sineas Indonesia mulai mendapat pengakuan lebih luas.
Meskipun demikian, Novita menilai persoalan utama perfilman nasional tidak sesederhana kekurangan jumlah layar bioskop.
"Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut," ujar Novita Hardini, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Novita, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pendekatan konsumtif semata.
Penambahan layar bioskop memang dapat meningkatkan kapasitas pemutaran film, namun tidak otomatis meningkatkan jumlah penonton apabila daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
"Jika kursi bioskop bertambah tetapi penontonnya tidak bertambah secara proporsional, maka yang muncul adalah risiko bisnis baru bagi industri itu sendiri," tegas Novita.
Novita menilai tantangan utama perfilman nasional saat ini justru berada pada aspek distribusi dan keberpihakan kebijakan. Film-film nasional masih menghadapi ketimpangan akses layar dan persaingan tidak seimbang dengan film impor yang memiliki kekuatan modal serta jaringan distribusi jauh lebih besar.
"Negara harus hadir memastikan film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek," ujar Novita.
Karena itu, Novita mendorong pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan untuk menghadirkan regulasi yang lebih afirmatif bagi perfilman nasional.
Kebijakan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat rantai ekosistem perfilman mulai dari produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan.
Menurut Novita, negara perlu berani mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan iklim yang lebih sehat bagi industri film Indonesia. Langkah tersebut termasuk memastikan distribusi layar yang lebih berkeadilan bagi karya-karya nasional.
"Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri," ujar Novita.
Novita juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Perfilman yang dinilai sudah tidak lagi mampu menjawab dinamika industri kreatif modern.
Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini, menurut Novita, sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Dibutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional.
Novita meminta pemerintah menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data sebelum mengambil kebijakan ekspansi layar bioskop secara masif.
Setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM yang terhubung dengan industri film, penguatan ekonomi kreatif daerah, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja kreatif.
"Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan memperkuat identitas budaya bangsa," jelas Novita.
Novita meminta pemerintah menghadirkan kajian independen yang komprehensif mengenai dampak ekonomi penambahan layar bioskop. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan industri dan kondisi riil masyarakat.
"Kita tidak boleh terjebak pada logika semakin banyak layar maka industri otomatis semakin maju," tutup Novita.
Legislator Dorong Penguatan Ekosistem Industri Film Nasional
