Jayapura (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jayapura, Papua dalam kegiatan malam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua di Kota Jayapura, Senin.
"BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap atau disebut Sensus Ekonomi 2026 dan pelaksanaannya mulai berjalan dari pintu ke pintu sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Amalia, pihaknya memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang telah menandatangani surat edaran bersama dan telah disebarluaskan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia guna mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"Mendagri juga menyampaikan kepada semua kepala daerah bahwa Sensus Ekonomi merupakan kesempatan yang baik bagi kepala daerah untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu, pihaknya juga mengapresiasi komitmen bersama seluruh gubernur se Tanah Papua yang telah menerbitkan surat edaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah ini berjalan dengan lancar.
Dia menambahkan jumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 se Tanah Papua sebanyak 5.355 orang telah siap untuk melaksanakan pencatatan perekonomian masyarakat.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi karena membuat kebijakan harus berdasarkan data.
"Untuk itu dalam momentum ini kami meminta seluruh kepala daerah di Tanah Papua mendukung Sensus Ekonomi 2026," katanya.
Baca juga: Mendagri ajak kepala daerah di Papua sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Baca juga: BPS sebut pola konsumsi masyarakat bergeser ke pengalaman
Baca juga: Mendagri dan gubernur se-Papua bertekad sukseskan Sensus Ekonomi 2026
"BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap atau disebut Sensus Ekonomi 2026 dan pelaksanaannya mulai berjalan dari pintu ke pintu sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Amalia, pihaknya memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang telah menandatangani surat edaran bersama dan telah disebarluaskan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia guna mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"Mendagri juga menyampaikan kepada semua kepala daerah bahwa Sensus Ekonomi merupakan kesempatan yang baik bagi kepala daerah untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu, pihaknya juga mengapresiasi komitmen bersama seluruh gubernur se Tanah Papua yang telah menerbitkan surat edaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah ini berjalan dengan lancar.
Dia menambahkan jumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 se Tanah Papua sebanyak 5.355 orang telah siap untuk melaksanakan pencatatan perekonomian masyarakat.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi karena membuat kebijakan harus berdasarkan data.
"Untuk itu dalam momentum ini kami meminta seluruh kepala daerah di Tanah Papua mendukung Sensus Ekonomi 2026," katanya.
Baca juga: Mendagri ajak kepala daerah di Papua sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Baca juga: BPS sebut pola konsumsi masyarakat bergeser ke pengalaman
Baca juga: Mendagri dan gubernur se-Papua bertekad sukseskan Sensus Ekonomi 2026
