jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025-2026.
"Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa (23/6), di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
BACA JUGA: KPK Periksa Model Eks Staf DPR soal Korupsi CSR BI-OJK
Kedua saksi yang dipanggil adalah Harijanto Langgeng selaku Direktur PT HIT Internasional dan Daniel Braindnata S selaku Komisaris PT Milenium Solusi Abadi.
Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa kedua saksi telah hadir dan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami keterlibatan pihak swasta dalam perkara suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026, di mana Bupati Edison turut diamankan.
BACA JUGA: Kasus Bea Cukai, KPK Panggil Danu Febriharyono dan Leo Panca Putra
Dalam perkara ini, KPK menduga Bupati Edison menerima bagian lima persen dari sejumlah proyek pemerintah daerah yang dikerjakan rekanan.
Proyek yang menjadi fokus penyidikan adalah pengadaan smart board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025. Proyek tersebut melibatkan PT Millenium Solusi Abadi sebagai pemasok kepada PT My Icon Technology.
BACA JUGA: Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, KPK Panggil Dewi Hesti Wijayanti
Budi Prasetyo sebelumnya juga menyampaikan bahwa kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap akar permasalahan hingga ke pihak-pihak lain yang mungkin terlibat, termasuk di lingkungan BPK. KPK menduga adanya praktik pengondisian hasil audit dengan pemberian suap agar Pemkab Muara Enim memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
"Untuk perkara berkaitan dengan suap pengkondisian temuan audit BPK, ini juga masih akan terus didalami. Ini kita belum berhenti di titik ini, kita masih akan terus telusuri. Kita akan dalami karena tentunya ketika suatu dugaan tindak pidana korupsi terungkap, kita ingin sampai ke akar-akarnya," ujar Budi dalam keterangan sebelumnya.
KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi selaku keponakan Edison. Kemudian pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka tambahan terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, yaitu Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, Augusz Dewanggara, serta Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Muara Enim terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026, dengan menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan. Dalam pengembangannya, KPK juga melakukan OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 dan menangkap lima aparatur sipil negara BPK RI. KPK menduga adanya skema penerimaan uang dari rekanan dengan pembagian persentase tertentu: 5 persen untuk bupati, 3 persen untuk kepala dinas, serta masing-masing 1 persen untuk pejabat pembuat komitmen dan bendahara.
Aliran dana diduga disamarkan melalui penggunaan rekening nominee dan transaksi tunai. KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Muara Enim, termasuk Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Dinas Bupati, serta kediaman tersangka Abi Nurwardani, dan menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Ingatkan Parpol untuk Berhati-hati dalam Merekrut Kader
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
