SEMARANG, KOMPAS — Penolakan terhadap program makan bergizi gratis masih terus berlanjut. Pada Selasa (23/6/2026) petang hingga malam, para perempuan berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang dengan berorasi dan memasak hidangan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang melintas.
Demonstrasi itu dimulai pada Selasa, sekitar 16.30 WIB. Setibanya di depan gerbang Kantor Gubernur Jateng, puluhan perempuan langsung menggelar tikar dan karpet. Mereka menata satu per satu bahan makanan yang bakal mereka olah, seperti beras, kentang, ikan, kerang hijau, kopi, kangkung, tempe, telur, dan lain-lain.
“Poin yang kami kritik dari MBG, salah satunya adalah penggunaan anggaran yang begitu besar,” ujar Adetya Pramandira, staf Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng. Ia merupakan peserta aksi.
Menurutnya, bahan makanan yang mereka olah berasal dari sumbangan warga di sejumlah daerah di Jateng. Mereka yang menyumbang adalah warga yang menolak program MBG maupun warga yang sedang memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan mereka dari perusakan.
“Beras ini sumbangan dari para petani penolak tambang di Sumberrejo (Jepara),” kata Pramandira, ditemui di sela-sela demonstrasi, Selasa malam.
Selain itu ada pula sumbangan dari petani di Dieng yang menolak proyek geothermal. Lalu, ada ikan yang dikirim oleh perempuan nelayan di Batang yang menolak eksploitasi ruang laut, serta cabai dari petani Sumberrejo dan Dieng. Selain itu, ada kerang hijau dari nelayan Tambakrejo (Semarang) yang berjuang melawan penyempitan ruang laut akibat pembangunan dan kopi dari petani Dayunan (Kendal) yang memperjuangkan tanahnya dari konflik agraria.
Menurut Pramandira, selain untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap program MBG, aksi itu dimaknai sebagai bentuk solidaritas dari warga untuk warga. Setelah setelah diolah, makanan itu bakal dibagikan kepada masyarakat yang melintas di depan Kantor Gubernur Jateng.
Ia juga memberi catatan penting penolakan, yakni soal minimnya keterlibatan warga di wilayah tapak. ”Mereka yang hari ini menyumbangkan hasil bumi dan hasil lautnya itu punya potensi kekayaan alam yang melimpah, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam proses distribusi maupun produksi di dapur MBG,” ucap Pramandira.
Pramandira menyebut memasak dan membagikan makanan dari warga kepada warga merupakan salah satu wujud perlawanan. Para peserta aksi ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka bisa membagikan makanan gratis dengan lebih baik, tanpa merugikan pihak-pihak lain.
Ke depan, aksi-aksi serupa bakal terus berlanjut tiap Selasa. Mereka akan mengumpulkan donasi bahan makanan dari warga kemudian mengolahnya untuk dibagikan secara gratis. Mereka mengaku terbuka dengan warga yang hendak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Tuti Wijaya, peserta aksi dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang mengatakan, peserta aksi pada Selasa merupakan para perempuan yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sipil maupun mahasiswa di Jateng. Mereka sepakat menggelar aksi memasak bersama dan membagikan makan gratis sebagai bentuk desakan agar pemerintah menghentikan program MBG.
“Kami sepakat, MBG yang memakan banyak anggaran ini harus dihentikan,” ujarnya.
Menurut Tuti, dalam kondisi krisis seperti ini, pemerintah bilang mereka bakal melakukan perbaikan, tapi nyatanya nilai tukar rupiah terus melemah. Belum lagi banyaknya kasus keracunan MBG, korupsi oleh pimpinan Badan Gizi Nasional, dan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. ”Ini harusnya dievaluasi, tapi sampai sekarang belum ada evaluasi,” tambahnya.
Di samping itu, Tuti juga mempertanyakan pernyataan pemerintah bahwa MBG adalah program yang memberikan keuntungan bagi masyarakat kecil. Menurut Tuti, selama ini, yang banyak mendapat keuntungan dari program MBG justru para pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tidak hanya hanya pengusaha, melainkan juga TNI, Polri, hingga politisi.
Keluhan lain yang disampaikan warga terhadap Tuti terkait program MBG adalah kenaikan harga bahan pokok. Selama ini, banyak warga yang mengeluh, bahan makanan langka di pasaran karena kebanyakan pedagang diminta memprioritaskan suplai ke dapur-dapur MBG. Kondisi itu dinilai memicu kenaikan harga.
Menurut Tuti, penghentian penyaluran MBG pada masa libur sekolah seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali efektivitas program tersebut. Pemerintah juga diharapkan bisa transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi tersebut. Data yang akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan juga diharapkan menjadi landasan evaluasi itu.
Tak hanya mengolah dan membagikan makanan gratis, para perempuan itu juga menyempatkan diri untuk berorasi dan berpuisi dalam demonstrasi, Selasa. Sebagian juga menempel kertas dan poster berisi kritikan terhadap kinerja pemerintah di gerbang Kantor Gubernur Jateng.
Pada Selasa malam, sekitar pukul 18.00 WIB, makan yang terdiri dari nasi, tumis kangkung dan tempe, kerang hijau, serta telur dadar selesai dimasak dan dikemas. Makanan-makanan itu kemudian dibagikan kepada masyarakat yang melintas.
Aksi yang dilakukan para perempuan tersebut mendapatkan simpati dari Heri (54), warga Kota Semarang yang juga merupakan ayah dari seorang pelajar SMA penerima MBG. Pada Selasa petang, Heri yang kebetulan melintas memutuskan untuk mampir memberikan dukungan. Heri sempat membantu mengiris bahan-bahan makanan yang diolah para perempuan tersebut.
Sama dengan para perempuan dalam aksi tersebut, Heri juga berharap program MBG dihentikan. Ia berharap, anggaran dari program itu dialihkan untuk program lain yang dinilai lebih bermanfaat, seperti beasiswa pendidikan, fasilitas sekolah gratis, hingga peningkatan gaji guru.
Menurutnya Heri, MBG yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan cita-cita pemerintah. Pemerintah selalu menyebut bahwa MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi para penerimanya. Namun, MBG yang diterima anak Heri, sering kali bukan lah makanan yang bergizi.
“Anak saya sering dapat MBG yang tidak bergizi, misalnya sosis, nugget, dan makanan olahan lainnya. Beberapa kali juga dapat buah busuk atau jeruk yang belum matang dan ukurannya sangat kecil. Lalu, pernah juga dapat makanan basi yang akhirnya dibuang. Jadi mubazir,” kata Heri.
Heri menyakini, jika MBG berhenti, tidak akan ada dampak yang signifikan terhadap para penerimanya. Menurut Heri, rata-rata orangtua di sekolah anaknya juga sudah mampu memenuhi gizi anak-anak mereka sendiri.
“Orangtua di sekolah anak saya itu rata-rata tetap membawakan bekal makan bagi anak-anaknya. Jadi, anak-anaknya tidak harus makan MBG, bisa makan bekal dari rumah yang gizinya jelas,” ucapnya.
