Jakarta, tvOnenews.com - Bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tengah mengancam sekitar 4.000 buruh di sektor komponen otomotif di Jawa Timur, tepatnya di wilayah Pasuruan dan Mojokerto.
Hal ini dipicu oleh rencana dua perusahaan besar yang berniat merelokasi lini produksi mereka dari Indonesia ke Vietnam.
Menanggapi situasi krusial ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa saat ini pihaknya bersama serikat buruh sedang mengupayakan langkah negosiasi intensif dengan manajemen perusahaan.
Iqbal mengungkapkan bahwa kunci utama untuk menggagalkan rencana PHK tersebut adalah dengan meyakinkan pemegang keputusan tertinggi di negara asal perusahaan tersebut.
“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” kata Iqbal saat memberikan keterangan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6).
Langkah lobi ini dipandang sangat penting mengingat besarnya dampak sosial jika ribuan pekerja kehilangan mata pencahariannya.
Pemerintah dan serikat pekerja berharap komitmen investasi tetap bertahan di tanah air sehingga rencana pemindahan pabrik ke Vietnam bisa dibatalkan melalui kesepakatan yang saling menguntungkan.
“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya.
Dia mengaku masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Iqbal hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang disebutnya memiliki induk perusahaan di Jepang.
Dia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.
“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.
