Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sekitar 1 tahun dilakukan dengan sedikit terburu-buru.
Alhasil, terdapat sejumlah masalah yang terjadi dalam implementasi program peningkatan gizi anak sekolah tersebut. Meski demikian, Luhut menyampaikan bahwa permasalahan yang ada sejatinya telah diselesaikan dengan baik.
“Hanya kemarin mungkin agak kami terlalu sedikit buru-buru sehingga banyak yang masalah di sini. Jadi enggak usah juga terlalu ribut lah. Kan sudah diselesaikan baik-baik juga semua,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (24/6/2026).
Luhut pun telah melakukan evaluasi terhadap program MBG besutan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelaksanaan MBG juga tak perlu dilakukan secara terburu-buru dan dapat dilakukan secara bertahap. Mengingat, kebijakan ini tergolong baru di Indonesia.
“Tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik,” tambahnya.
Dirinya mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi lebih masif terhadap pelaksanaan MBG.
Baca Juga
- Menkes Usul Pasien TBC Jadi Penerima MBG, Sebut Bantu Percepat Pemulihan
- MBG Disetop Selama Libur Sekolah, BGN Klaim Hemat Rp3,45 Triliun
- BGN Evaluasi Insentif Dapur MBG, Tidak Lagi Flat Rp6 Juta/Hari
“[Salah satu usulannya] Ya sebenarnya efisiensi lagi. Jadi mengidentifikasi masalah juga,” tuturnya.
Di samping dalam rangka pemenuhan gizi calon penerus bangsa, Luhut mengakui bahwa program ini juga salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintahan Prabowo, yakni 8%.
Sebelumnya, pada Selasa (23/6/2026) sore, Luhut telah bertemu dengan dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono dalam rangka evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG. Sebagaimana keinginan Presiden Prabowo bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel.
Dari hasil kajian di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh DEN, potensi ekonomi program MBG luar biasa besar. Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.
Luhut menuturkan, multiplier-effect-nya mulai terlihat nyata di daerah. Namun, dirinya mengakui fakta bahwa manfaat ekonomi yang besar ini belum sepenuhnya mengalir ke bawah.
“Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok,” tutur Luhut, dikutip dari media sosial resmi Luhut @luhut.pandjaitan.
Sementara itu, tantangan terbesar MBG sebetulnya bukan pada fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok kecil, serta tata kelola kemitraan.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri. Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat.
