KPK Periksa Pihak PT BIT dan PT PCS Terkait Pengadaan Mesin EDC

jpnn.com
3 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada hari ini, Rabu (24/6).

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK terhadap Novita Susanto yang menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan PT Bringin Inti Teknologi (BIT) dan Ana Riswati yang menjabat sebagai Finance Accounting di PT Pasifik Cipta Solusi periode 2019-2023.

BACA JUGA: KPK Periksa Istri Tersangka Bea Cukai dalam Kasus Suap Impor

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kedua saksi tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan guna melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut. Sebelumnya, pada Selasa (23/6), KPK juga telah memeriksa dua saksi lain terkait pembayaran sewa mesin EDC.

"Penyidik meminta keterangan para saksi terkait pembayaran sewa mesin EDC," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

BACA JUGA: KPK Dalami Pengondisian Vendor dalam Pengadaan Notifikasi BRI-Telkom

Kasus ini bermula dari pengadaan mesin EDC pada periode 2020 hingga 2024 dengan nilai proyek mencapai Rp2,1 triliun. KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara ini pada 9 Juli 2025, yaitu mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo, SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi, Direktur PT Pasifik Cipta Solusi Elvizar, serta Direktur PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja.

KPK menduga terjadi pengondisian dalam proses pengadaan yang melanggar aturan. Pengadaan dilakukan dalam dua skema, yakni pembelian dan sewa. Dalam skema pembelian, pengadaan dilakukan sebanyak 346.838 unit dengan nilai sekitar Rp942 miliar, sementara skema sewa mencakup 200.067 unit dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun. Atas dugaan pengondisian tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp744 miliar.

BACA JUGA: KPK Periksa Eks Dirjen PHU Hilman Latief Jadi Saksi Kasus Kuota Haji

KPK terus mendalami aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam proyek pengadaan yang menjadi fokus penyidikan tersebut. Pemeriksaan terhadap Novita Susanto dari PT BIT dan Ana Riswati dari PT Pasifik Cipta Solusi diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara dan alur keuntungan dari proyek tersebut.

Budi menyatakan bahwa penyidik masih terus menelusuri berbagai aspek, termasuk kemungkinan keterlibatan provider telekomunikasi dan penyedia sistem EDC.

"Kalau kita bicara mesin EDC tentu tidak hanya soal fisiknya, hardware-nya saja, tetapi juga sistemnya, termasuk sinyal-sinyal yang digunakan," kata Budi dalam keterangan sebelumnya. (tan/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Dugaan Korupsi Nikel, Kejati Sultra Geledah Rumah Bos PT BPS & Rujab Wabup Kolaka


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Demo Tolak MBG, Perempuan di Semarang Memasak di Depan Kantor Gubernur Jateng
• 21 jam lalukompas.id
thumb
Dari Desa Kanreapia ke Panggung Dunia, Jamaluddin Buktikan SATU Indonesia Awards Jadi Jalan Perubahan
• 4 jam laluterkini.id
thumb
Taufik Hidayat Ditahan di Sel Khusus Seorang Diri dan dipantau CCTV, Polisi Juga Bakal Lakukan Tes Kejiwaan
• 10 jam lalutvonenews.com
thumb
Honda Vario Evo 160 Resmi Mengaspal, Termurah Rp 28 Jutaan
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Peneliti nilai magang bergaji UMP jadi solusi pengangguran terdidik
• 2 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.