Jember (beritajatim.com)- Aksi unjuk rasa ribuan orang pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026), menggambatkan situasi pemilihan presiden pada 2029.
Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, dalam acara diskusi membahas isu Makan Bergizi Gratis yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di Shata Space and Studio, Rabu (24/6/2026) sore.
“Mungkin jumlah mereka yang mendukung MBG tidak sebanytak yang kontra. Namun mereka lebih solid dibandingkan yang menolak,” kata Widarto.
Data Badan Gizi Nasional yang dilansir pada 22 Mei 2026 menyebutkan, sebanyak 1,28 juta tenaga kerja terlibat langsung di 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Menurut Widarto, jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, maka Prabowo Subianto sudah menangguk suara dukungan dari para tenaga kerja SPPG yang merasakan manfaat program MBG sebagai sumber rezeki. “Belum lagi anggota keluarga mereka yang punya hak pilih, Tinggal dikalikan saja,” katanya.
Ini berbeda dengan para penolak MBG yang diperkirakan Widarto lebih besar jumlahnya. Namun mereka bukan massa solid. “Belum tentu juga mereka akan datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos calon lain,” katanya.
Apalagi, menurut Widarto, masih ada pandangan yang menganggap terpilih tidaknya seorang presiden tidak berpengaruh langsung terhadap hidup seseorang. “Siapapun yang terpilih, saya tetap bekerja jadi petani. Siapapun yang terpilih, saya tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
Di sinilah Widarto memandang penting untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. “Memilih calon presiden harus melihat rekam jejak apakah pernah melakukan perbuatan tercela, dan program kerjanya apakah masuk akal atau tidak,” katanya.
Sementara itu, Direktur PAR Alternatif Andi Saputra, yang sore itu berpakaian krem ala Prabowo Subianto, sempat melontarkan pertanyaan retorik kepada peserta diskusi. “MBG berguna atau tidak?”
Dalam kesempatan itu, Andi menyerukan moratorium ekspansi SPPG dan dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh SPPG yang sudah beroperasi.
“Lakukan audit penuh atas keamanan pangan, standar gizi, dan efektivitas,” kata Andi. Selain itu, pemerintah harus membekukan SPPG yang nakal dan korup, serta merekonstruksi kepemimpinannya.
Andi menawarkan desentralisasi sistem MBG dengan melibatkan usaha mikro kecil menengah di daerah, serta menstandarisasi menu nasional yang disajikan. “Lakukan transformasi program secara total dan realokasi anggaran. Hentikan penggunaan anggaran MBG yang tidak sesuai dan tepat sasaran,” katanya.
Andi juga menyebutkan opsi paling pahit. “Konsolidasi permanen atau tutup total MBG,” katanya. [wir/aje]
