Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi dadakan ke salah satu perusahaan baja asal China di kawasan Pulogadung, Jakarta, guna memastikan kegiatan usaha berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pemerintah Verifikasi Dugaan Ketidaksesuaian PajakPurbaya menjelaskan sidak dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.
Ia mengungkapkan, "Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri."
Pemerintah menduga nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan.
Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan proses verifikasi lebih lanjut.
Purbaya mengatakan, "Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan, agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan."
Pemerintah Siapkan Pemeriksaan Perusahaan LainPurbaya menegaskan proses yang berjalan masih berada pada tahap klarifikasi dan belum menghasilkan kesimpulan adanya pelanggaran.
Manajemen perusahaan menyatakan seluruh kegiatan usahanya telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia serta berkomitmen bekerja sama dalam proses klarifikasi.
Pemerintah menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta otoritas perpajakan mempercepat pengumpulan serta analisis data agar proses verifikasi segera memberikan kepastian.
Selain perusahaan yang disidak di Pulogadung, pemerintah juga akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.
Purbaya menegaskan, "Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan."
