Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak menyukai skema impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Menurutnya, impor berpotensi membuka celah praktik rente dan korupsi.
Bahlil menilai berbagai persoalan hukum di sektor energi kerap berkaitan dengan aktivitas impor. Karena itu, pemerintah harus memperkuat produksi energi dalam negeri.
"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," kata Bahlil dalam Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ia mengatakan peningkatan produksi domestik menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan bauran energi nasional.
Bahlil mengakui kebutuhan BBM nasional terus meningkat setiap tahun. Namun produksi dalam negeri belum mampu mengejar lonjakan permintaan tersebut.
Pada 2025, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter. Sementara produksi domestik hanya sekitar 14,27 juta kiloliter.
Kondisi itu membuat Indonesia masih harus mengandalkan impor dalam jumlah besar. Tren tersebut diperkirakan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.
Untuk menekan impor, pemerintah menyiapkan program campuran etanol pada bahan bakar. Skema ini nantinya dikenal sebagai E10.
"Jadi, cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus ditingkatkan," ujar Bahlil.
Menurutnya, penggunaan campuran etanol hingga 20 persen dapat mengurangi impor BBM sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil juga mengungkapkan program B50 akan mulai diluncurkan pada Juli 2026. Kebijakan itu disebut menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan impor solar.
Baca Juga: Bahlil Sentil Orang Kaya: Nongkrong di Kafe, Pakai Mercedes, Minta Subsidi?
"Ternyata sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita, mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," katanya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan impor solar diproyeksikan turun menjadi nol pada 2026. Penurunan itu didukung peningkatan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit dan produksi dalam negeri.
