Gedung Putih meminta anggota parlemen menyetujui anggaran sebesar USD 87,6 miliar, yang sebagian besar ditujukan untuk “kebutuhan mendesak” terkait perang Amerika Serikat melawan Iran. Permintaan ini diajukan sehari setelah Kongres meloloskan resolusi yang mengecam aksi militer tersebut.
Mengutip BBC, sebagian besar dana, yakni USD 67 miliar, akan dialokasikan untuk Departemen Pertahanan. Rinciannya mencakup USD 21 miliar untuk amunisi, USD 17,3 miliar untuk biaya operasional, dan USD 12,1 miliar untuk program-program rahasia, menurut Gedung Putih.
Sisa dana akan digunakan untuk program yang tidak terkait langsung dengan perang, termasuk USD 11 miliar untuk petani AS dan USD 1,4 miliar untuk penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah.
Namun, proposal tersebut menghadapi tantangan berat di Kongres karena konflik dengan Iran tidak populer di kalangan pemilih, sementara pemilu sela (midterm election) akan digelar pada November mendatang.
Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (Office of Management and Budget/OMB) mengirimkan permintaan resmi pendanaan itu pada Rabu dalam surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) Mike Johnson.
“Sebagian besar permintaan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terkait Operation Epic Fury (OEF),” tulis surat tersebut, merujuk pada perang dengan Iran.
Permintaan itu, juga mencakup sekitar USD 300 juta untuk memperkuat keamanan kedutaan besar AS dan pos-pos diplomatik di Timur Tengah, serta Asia Selatan setelah beberapa di antaranya menjadi sasaran serangan pada awal konflik.
Saat ini, Washington dan Teheran tengah menjalankan gencatan senjata. Namun, surat dari kantor anggaran Gedung Putih mencatat bahwa Pentagon perlu “mengisi kembali persediaan” setelah serangan militernya.
Permintaan anggaran tersebut muncul ketika sejumlah anggota Partai Republik di Kongres menyatakan keraguan terhadap rencana perdamaian yang disepakati Presiden Donald Trump dengan Iran pekan lalu.
Sebelumnya pada Rabu, Trump menggelar pertemuan yang berlangsung tegang dengan senator-senator Partai Republik, setelah secara mendadak membatalkan acara penandatanganan undang-undang perumahan bipartisan.
Dalam jamuan makan siang di Capitol Hill, Trump mengeluhkan pemungutan suara pada Selasa terkait pembatasan kewenangan perang presiden yang disetujui Senat yang dikuasai Partai Republik.
Resolusi tersebut merupakan yang pertama dalam jenisnya yang berhasil lolos Kongres dan memerintahkan seorang presiden untuk mengakhiri suatu aksi militer.
Sebelum pertemuan di Capitol Hill, Trump menyebut pemungutan suara mengenai kewenangan perang itu sebagai langkah yang “tidak tepat waktu dan tidak berarti”.
Melalui media sosial, ia juga menyebut empat senator Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara tersebut sebagai “pecundang”.
Salah satu senator Republik yang dimaksud, Bill Cassidy dari Louisiana, mengatakan dirinya sempat terlibat adu argumen dengan Trump dalam pertemuan tertutup pada Rabu.
“Saya berdiri dan berkata, ‘Anda belum memberi tahu rakyat Amerika apa yang sebenarnya terjadi’,” ujarnya kepada wartawan.
“Ini seharusnya berlangsung empat minggu, tetapi sudah berjalan empat bulan. Tujuan awal kami belum tercapai.”
Dalam pertemuan sebelumnya dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Trump kembali meluapkan kekesalannya terkait pemungutan suara tersebut.
“Kami memiliki empat senator Republik dan semua Demokrat, mereka ingin kalah dalam perang karena mereka bodoh,” kata Trump.
Bulan lalu, Kepala Keuangan Pentagon Jules Hurst mengatakan kepada panel Kongres bahwa perang tersebut telah menghabiskan biaya sekitar USD 29 miliar hingga saat ini.
Namun, para analis pertahanan dan anggota parlemen menilai estimasi tersebut belum mencerminkan sepenuhnya besarnya kerugian finansial akibat konflik tersebut.
