Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, mengatakan setiap bentuk akses terhadap fasilitas maupun material nuklir Iran hanya akan dibahas dalam kerangka perundingan akhir antara Teheran dan Washington.
Baca juga: Pakistan Sebut Hubungan AS-Iran Semakin Akur
Melalui akun media sosial X, Gharibabadi menegaskan pembahasan mengenai inspeksi IAEA akan bergantung pada kemajuan negosiasi, termasuk langkah konkret dari pihak lain dalam mencabut sanksi yang selama ini dikenakan kepada Iran.
Menurutnya, belum ada kesepakatan yang memungkinkan badan pengawas nuklir PBB tersebut melakukan pemeriksaan di lokasi-lokasi strategis Iran sebelum seluruh aspek perundingan diselesaikan.
Gharibabadi juga membantah adanya pertemuan antara tim negosiasi Iran dan Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, di Swiss dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut Grossi memang mengajukan permintaan pertemuan, namun hingga kini tidak ada agenda resmi yang terlaksana.
Pernyataan tersebut muncul setelah Rafael Grossi sebelumnya menyampaikan bahwa IAEA berencana kembali melakukan inspeksi di Iran menyusul penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat.
Kesepakatan awal yang ditandatangani pada 18 Juni itu membuka jalan bagi proses negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian komprehensif mengenai program nuklir Iran serta pencabutan berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Washington.
Putaran pertama pembicaraan telah berlangsung di Swiss pada 21-22 Juni dan menjadi langkah awal dalam upaya kedua negara meredakan ketegangan yang selama bertahun-tahun membayangi hubungan bilateral mereka.
Isu pengawasan program nuklir Iran kembali menjadi sorotan internasional setelah sejumlah fasilitas utama negara tersebut mengalami serangan militer dalam beberapa tahun terakhir. Tiga pusat pengayaan dan penelitian nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan sebelumnya menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dalam konflik yang dikenal sebagai "perang 12 hari" pada Juni 2025.
Ketiga fasilitas itu kembali berada di pusat ketegangan setelah pecahnya konflik baru pada 28 Februari tahun ini, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target nuklir dan militer Iran.
Di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung, sikap Iran menunjukkan akses IAEA terhadap program nuklirnya tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam negosiasi.
Teheran tampaknya ingin memastikan setiap bentuk pengawasan internasional hanya dilakukan setelah memperoleh jaminan pencabutan sanksi dan kesepakatan politik yang menguntungkan kedua belah pihak.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(SAW)
