HARIAN FAJAR – Pemerintah Kota Makassar berhasil melakukan penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya dengan relokasi 19 lapak pedagang kaki lima (PKL) penjual kelapa secara mandiri tanpa aksi represif, Kamis (25/6/2026). Proses ini berjalan aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong, menjadi contoh bahwa penataan kota dapat dilakukan melalui dialog dan empati.
Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menegaskan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak lepas dari pendekatan humanis dan komunikasi intensif yang dibangun pemerintah bersama para pedagang sejak jauh hari. Pendekatan ini mengedepankan dialog terbuka, edukasi, serta solusi konkret tanpa menggunakan cara paksa.
“Saat ini ada kurang lebih 19 lapak yang kita lakukan penataan, mereka melakukan pembongkaran lapak sendiri secara mandiri. Karena pendekatan kita lakukan secara humanis dengan membangun komunikasi yang baik,” jelas Andi Irwan Bangsawan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah telah menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur, termasuk memberikan surat peringatan hingga tiga kali sebelum pelaksanaan pembenahan kawasan dilakukan.
“Kami sudah memberikan peringatan sampai yang ketiga. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan pembenahan secara bersama-sama, bukan penertiban atau pembongkaran secara paksa,” katanya saat ditemui di lokasi penataan.
Proses pembongkaran berlangsung tertib dan tanpa gesekan. Suasana kebersamaan tampak ketika pedagang bersama Pemerintah Kota Makassar, TNI-Polri, petugas kebersihan, serta masyarakat sekitar bergotong royong memindahkan barang-barang ke lokasi relokasi yang telah disiapkan.
Andi Irwan Bangsawan juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota menyiapkan sekitar 30 armada truk untuk membantu pengangkutan barang-barang pedagang ke lokasi baru di Kampung Pasar Baru yang lebih tertata dan strategis.
“Kami sudah siapkan sekitar 30 armada untuk membantu mengangkut barang-barang mereka ke tempat yang mereka inginkan,” terangnya.
“Kami juga telah menyiapkan lokasi relokasi di sekitar Pasar Kampung Baru. Kalau ada barang yang ingin dibawa ke sana, semuanya Pemerintah Kota bantu,” tambahnya.
Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyatakan bahwa keberhasilan relokasi ini merupakan hasil komunikasi yang terus dibangun antara pemerintah dan para pedagang selama beberapa waktu terakhir. Proses sosialisasi dan edukasi dilakukan berulang kali untuk memastikan para pedagang memahami aturan dan solusi yang ditawarkan.
“Alhamdulillah relokasi ini berlangsung aman dan damai, terjadi komunikasi yang baik dengan para pedagang,” katanya.
“Teman-teman pedagang kelapa sudah memahami maksud dan tujuan penataan kawasan ini sehingga mereka secara sukarela dan humanis membongkar lapaknya sendiri,” tambah Nanin.
Menurutnya, pola komunikasi yang dibangun Pemerintah Kota Makassar berjalan efektif karena membuka ruang dialog dari tingkat pimpinan hingga jajaran lapangan tanpa pendekatan represif.
“Lewat pendekatan humanis kami lalukan, kami juga responsif terhadap aspirasi para pedagang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Andi Irwan Bangsawan menegaskan bahwa penataan kawasan ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kawasan yang ditempati pedagang selama ini adalah jalur pedestrian dan saluran drainase yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat sebagai ruang berjalan kaki.
“Penertiban ini bagian dari pelaksanaan aturan daerah. Kawasan tersebut merupakan pedestrian atau fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Alhamdulillah para pedagang memahami hal tersebut dan bersedia membongkar lapaknya secara mandiri,” katanya.
Setelah pembongkaran selesai, pemerintah akan segera menata kembali kawasan tersebut melalui kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, PD Parkir, dan perangkat daerah terkait lainnya agar kawasan menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Kita akan bersihkan dan tata kawasan ini dengan baik. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar kawasan ini menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat,” pungkas Nanin.
Para pedagang penjual kelapa tidak terpengaruh oleh ajakan maupun hasutan pihak luar yang berupaya menunggangi aksi penolakan beberapa hari sebelumnya. Mereka memilih mengikuti aturan dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkait penataan kawasan, mendukung upaya mewujudkan wajah kota yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki nilai estetika yang baik.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan komunikasi yang baik dan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, penataan kawasan dapat berjalan tanpa konflik. Pemerintah terus membuka komunikasi informal dan persuasif untuk pedagang lain yang masih menempati fasilitas umum atau ruang yang tidak diperuntukkan untuk berdagang.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir memberikan pemahaman, membuka komunikasi, dan mencarikan solusi,” pungkas Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar. (*/)
