jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar makin independen dan mandiri dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji.
Menurut dia, independensi BPKH menjadi kunci untuk memastikan dana milik jemaah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal.
BACA JUGA: BPKH Nilai Revisi UU Keuangan Haji Jadi Fondasi Baru Pengelolaan Dana Jemaah
Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/6) lalu.
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII membahas kinerja pengelolaan keuangan haji, termasuk strategi investasi dan penguatan kelembagaan BPKH.
BACA JUGA: Aset Konsolidasi BPKH Capai Rp 238,99 Triliun pada 2025, Nilai Manfaat Tetap Terjaga
Menurut Maman, BPKH memiliki mandat besar karena mengelola dana titipan jemaah haji sekaligus bertanggung jawab mengembangkan dana tersebut melalui berbagai instrumen.
Untuk itu, BPKH harus diberi ruang untuk bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun.
BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Dana Haji Aman, Tidak Terpengaruh Dolar
“Sebagai lembaga yang diamanati untuk mengelola uang jemaah, independensi inilah yang sebenarnya diminta oleh kita, sehingga BPKH tidak bisa diintervensi dan tidak bisa juga diatur hanya sebagai kasir untuk Kementerian Haji,” ujar Maman.
BPKH diminag harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan haji, mulai dari penempatan dana, pengembangan investasi, hingga distribusi nilai manfaat yang kembali kepada jemaah.
Selain mendorong penguatan independensi, Komisi VIII juga meminta BPKH untuk terus meningkatkan kinerja investasinya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara BPKH dan Kementerian Haji agar berbagai investasi yang telah dibangun BPKH dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia.
“Kita meminta agar komunikasi dengan Kementerian Haji betul-betul kuat, sehingga apa yang ditawarkan oleh BPKH, seperti hotel, katering, transportasi, dan berbagai layanan lainnya, dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Maman menambahkan Komisi VIII melihat kinerja BPKH terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.
Dengan hadirnya Kementerian Haji sebagai mitra kerja yang fokus pada penyelenggaraan haji, ia optimistis pengelolaan dana haji dan pengembangan investasi BPKH dapat berjalan lebih efektif ke depan.
“Presiden juga mendukung BPKH yang lebih independen dan mampu menghasilkan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekosistem perhajian,” tambah Maman. (dit/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Jawab Tudingan Kezaliman dalam Penangkapan Roy Suryo & Dokter Tifa
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
