REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Dua tokoh yang satu dekade lalu sama-sama menghadapi Setya Novanto, terdakwa korupsi e-KTP yang ketika itu dianggap kebal hukum, reuni di Universitas Harkat Negeri.
Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo dan Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said sampai pada kesimpulan yang sama capaian reformasi 1998 sedang mengalami kemunduran serius.
- Ilusi Perang Irak, Suriah, Lebanon, dan Iran: Hentikan Segera Israel Raya Jika Ingin Dunia Damai
- Hubungan Memanas, AS Waspadai Spionase Intelijen Israel hingga Level Membahayakan
- Gagalnya Kemenangan Mutlak Netanyahu yang Merugikan Militer Israel
Sudirman Said menyebut Indonesia hari ini berada di era kegelapan dari sisi tata kelola, dan menempatkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai periode terburuk. "Rusak strukturnya, rusak orangnya, dan rusak kulturnya," ujarnya, Rabu (25/6/2026), menggambarkan kondisi institusi kenegaraan yang menurutnya ditinggalkan dalam keadaan rapuh.
Menurut Sudirman, bangsa ini tengah mengalami tiga defisit sekaligus yaitu defisit moralitas dan etika bernegara, defisit intelektual, dan defisit spiritual.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Akar persoalannya, kata dia, ada pada kepemimpinan nasional yang tidak menyadari perannya sebagai teladan dan tidak memikul tanggung jawab atas kelangsungan hidup bernegara.
Ia merujuk pada buku Marcus Mietzner, Ruling Indonesia, yang menempatkan kepemimpinan sebagai sumber kerusakan tata kelola. Karena yang membuat kerusakan adalah para pemimpin, kata Sudirman, perbaikannya pun harus dimulai dari aspek kepemimpinan.
Ia menawarkan tiga model yang menurutnya dibutuhkan Indonesia: kepemimpinan institusional, kepemimpinan kolektif, dan kepemimpinan intrinsik.
Agus Rahardjo membuka diskusi dengan pertanyaan mengapa hasil Reformasi 1998 justru mundur, padahal periode itu melahirkan sederet perbaikan tata kelola.
Ia menyebut pendirian KPK, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sebagai capaian yang seharusnya menjadi fondasi.
Dia mengingatkan kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas. Dewasa ini seakan tidak ada lagi yang memperhatikan Tap MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
“Nepotisme terjadi di mana-mana, korupsi di semua lapis dan sektor. Harus ada gerakan untuk mengembalikan hasil-hasil reformasi, dan masyarakat sipil serta dunia akademik harus bergerak," kata Agus.
Agus juga menyinggung kemerosotan posisi Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi yang bertahun-tahun tertahan di angka 34, jauh tertinggal dari Singapura (84), Brunei (sekitar 65), dan Malaysia (51), bahkan dilampaui Timor Leste.
