Bisnis.com, JAKARTA — Usulan perluasan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) guna mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia menemui jalan buntu. Bak dua mata pisau, wacana ini dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong kemudahan akses pelancong asing, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan dan efektivitas terhadap penambahan devisa negara.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memandang bahwa kemudahan akses masuk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri, hal ini menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan sektor pariwisata di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asia Tenggara.
“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja,” katanya dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).
Pihaknya menukil memiliki pengalaman dalam penerapan kebijakan serupa pada 2016, yakni ketika fasilitasi bebas visa diberikan kepada 169 negara. Mengutip kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dia sebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.
Setelah penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara 2018 dilakukan, kajian yang sama memperkirakan dampak peningkatan permintaan wisatawan bahkan mencapai 32,4%. Kemenpar lantas mengutip kajian WTTC yang menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya.
Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan visa baru yang berada di level 8,1% per tahun. Sementara dalam kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), penghapusan persyaratan visa maupun hambatan masuk lainnya disebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara 7,2% hingga 27%.
Menurut Kemenpar, data-data tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan BVK ke depan didorong agar tetap menjaga aspek kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air.
“Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Hendarsam Marantoko meminta agar usulan penambahan negara penerima bebas visa kunjungan dievaluasi secara matang dan tak dilakukan terburu-buru. Dia menilai kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih kompatibel untuk mendukung performa pariwisata nasional.
"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam.
Menurutnya, kualitas pelancong yang masuk ke Tanah Air menjadi aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan. Hal ini lantaran banyak wisatawan dinilai tidak memberikan dampak ekonomi optimal, terutama jika menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.
Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penerapan bebas visa kunjungan pada 2016, devisa negara tak meningkat signifikan. Usai kebijakan tersebut diperketat, pendapatan negara dari sektor itu justru diklaim meningkat.
"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," jelas Hendarsam.
Dari sisi pelaku usaha pariwisata, usulan perluasan bebas visa kunjungan dipandang sebagai masukan positif berdasarkan tren yang terjadi di industri regional. Namun, pelaku usaha juga mewanti-wanti terkait implementasi yang selektif agar tak menambah permasalahan baru di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah memandang bahwa perluasan bebas visa kunjungan dapat dilakukan sebagai terobosan pemerintah di tengah terdampaknya pariwisata oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah negara pesaing tercatat telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa.
“Kami berharap pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal baru, seperti kemudahan visa dan sebagainya itu harus mulai dilakukan karena beberapa negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” katanya.
Menurut Budijanto, kebijakan BVK berpotensi membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan destinasi wisata yang makin agresif. Selain itu, Indonesia juga pernah menerapkan kebijakan serupa.
Kendati begitu, dia menekankan bahwa perluasan fasilitas tersebut harus tetap dilakukan secara selektif. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar sekaligus relatif minim risiko.
Dia menyebut sejumlah pasar potensial seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Rusia, China, dan India sebagai negara yang layak dipertimbangkan memperoleh kemudahan akses lebih besar. Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya proses penyaringan wisatawan asing guna mengantisipasi potensi masalah seperti penyelundupan orang, narkotika, maupun kejahatan lintas negara lainnya.
“Boleh lebih banyak, itu lebih baik, tetapi juga harus selektif. Beberapa negara memang harus tetap melalui screening,” tegas Budijanto.
Menilik kacamata pelaku wisata global, prospek industri pariwisata Indonesia tetap dinilai positif, kendati dibayangi ketidakpastian global dan dinamika domestik. Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri memandang prospek pariwisata Indonesia pada paruh kedua 2026 dengan optimisme yang berhati-hati.
“Pelaku industri mengakui ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan, terutama terhadap kepercayaan konsumen, biaya penerbangan, nilai tukar, dan permintaan perjalanan jarak jauh,” kata Darren kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).
Meski demikian, Indonesia dinilai tetap memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan pariwisata. Faktor tersebut mencakup pasar domestik yang besar, konektivitas penerbangan yang terus berkembang, keragaman destinasi wisata, serta meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya dan wisata alam yang dinilai autentik.
Terkait dinamika domestik, Darren secara khusus menggarisbawahi faktor daya beli sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pemulihan kepercayaan konsumen dan pengeluaran rumah tangga akan memberikan dukungan tambahan untuk perjalanan wisata dan bisnis di Tanah Air.
“Berdasarkan konsensus dari banyak pelaku industri pariwisata, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk terus bertumbuh pada paruh kedua 2026,” imbuhnya.
