Peringatan Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk mempercepat transformasi UMKM desa agar tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menembus pasar dunia dengan berani berinovasi dan siap beradaptasi.
Indonesia memiliki ribuan desa dengan kekayaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi produk unggulan dunia dan berdaya saing di pasar global. Melalui program “Desa BISA Ekspor”, potensi tersebut tidak hanya dapat mensejahterakan warga desa, tetapi juga bisa mendatangkan devisa bagi negara.
Fakta ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi global, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, turut memengaruhi masyarakat desa. Karena itu, anggapan jika warga desa tidak terdampak oleh kurs dolar karena tidak menggunakannya secara langsung menjadi kurang relevan di tengah semakin terhubungnya desa dengan pasar internasional.
Program “Desa BISA Ekspor” merupakan gerakan kolaboratif antara pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia. Tujuannya, menjadikan desa sebagai pusat kekuatan ekonomi baru dengan mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar global.
Desa bisa mengekspor komoditas yang menjadi produk unggulan dan memproduksi barang yang berorientasi ekspor. Sebagai contoh, dari hasil pertanian, perikanan, atau kerajinan dengan memberdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang ada.
Untuk itu, program “Desa BISA Ekspor” membutuhkan dukungan UMKM yang tumbuh di desa untuk menjadi penggerak utama keberlanjutan program ini. Pertanyaannya, siapkah UMKM desa menjadi eksportir?
Program yang diluncurkan dan dilaksanakan secara bertahap sejak September 2025 oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini menargetkan ribuan desa dapat terlibat. Mengutip data dari laman kemend.ag/DesaBisaEkspor, terpetakan 2.616 “Desa BISA Ekspor” yang tersebar di 32 provinsi. Sebanyak 787 desa masuk kategori Desa Klaster 1, yaitu desa yang sudah siap ekspor.
Sementara 1.708 desa berada di Desa Klaster 2, yaitu desa yang masih membutuhkan pendampingan untuk memperkuat ekosistem ekspornya, seperti sumber daya manusia (SDM), logistik, pemasaran, supply chain, akses keuangan, promosi, dan teknologi. Sedangkan, 121 desa lainnya merupakan Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah).
Aceh menjadi provinsi dengan jumlah desa mampu ekspor paling banyak, yakni 398 desa. Namun, masih minim yang siap ekspor, tercatat hanya 28 desa atau sekitar 7 persen saja yang masuk desa Klaster 1. Jawa Timur dengan 339 desa berada di urutan kedua dan memiliki jumlah desa siap ekspor paling banyak hingga 48,4 persen (164 desa klaster 1). Urutan berikutnya Sulawesi Selatan, dengan 159 desa klaster 1 dari total 247 desa atau 64,4 persen.
Hal ini menunjukkan, desa di Sulawesi Selatan paling siap menjalankan ekspor produk unggulannya. Terpotret sektor perkebunan mendominasi dengan kakao sebagai produk unggulan ekspornya yang terdapat di 130 desa. Kakao dan produk olahannya telah diekspor ke berbagai negara dengan negara tujuan utama, seperti Malaysia, India, Amerika Serikat, China, serta Jepang.
Selain itu, ada sektor makanan dan minuman olahan dengan gula aren sebagai produk utama yang ditemukan di 80 desa. Produk unggulan lainnya, adalah rumput laut, minyak nilam, dan produk kriya berupa ukiran kayu dan tenun bira. Kesiapan lebih dari 60 persen desa di Sulawesi Selatan untuk melakukan ekspor tentu ditopang oleh aktivitas UMKM yang sangat mendukung program tersebut.
Peran UMKM dalam mendukung program “Desa BISA Ekspor” terlihat dalam catatan Kemendag. Pada triwulan I-2026, capaian pitching (presentasi bisnis) dan business matching (penjajakan kerja sama bisnis) UMKM ekspor menghasilkan 23,6 juta dolar AS, terdiri dari Purchase Order (PO) 3,97 juta dolar AS dan Potensial Transaksi (MOU) 19,63 juta dolar AS.
Oleh karena itu, UMKM yang mempunyai peran sebagai pilar utama perekonomian negara harus terus didukung dan dihidupkan. Lebih dari 90 persen roda ekonomi nasional digerakkan oleh usaha yang dikategorikan UMKM dengan dominasi pada usaha mikro. Jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2025 tercatat 65,5 juta unit.
Sebagai pilar lapangan kerja, UMKM menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan. UMKM juga memberikan sumbangan sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai lebih dari 60 persen.
Keberadaannya yang merata hingga ke pelosok daerah membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong roda perekonomian lokal. UMKM juga sudah teruji tahan terhadap krisis dan tangguh menghadapi guncangan ekonomi global.
Namun, pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, terkait kemampuannya berinovasi dengan cepat. Tuntutan untuk terus berinovasi menjadi cambuk bagi keberlanjutan UMKM. Apalagi kata BISA dalam program “Desa BISA Ekspor” merupakan singkatan dari “Berani Inovasi, Siap Adaptasi”.
Berani berinovasi maknanya, untuk bisa bersaing di pasar global, desa tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi dan menjual bahan mentah, tetapi harus menciptakan nilai tambah dari produk olahan yang kreatif dan bernilai ekspor sehingga produk lebih berdaya saing. Sedangkan, siap beradaptasi dimaknai masyarakat dan pelaku usaha agar responsif terhadap perubahan tren dan adaptif terhadap perubahan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas.
Pengembangan inovasi ini juga menjadi sorotan peringatan Hari UMKM Internasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 27 Juni, dan tahun ini mengusung tema “Memberdayakan UMKM melalui Inovasi dan Pembangunan Industri Berkelanjutan”. Tema ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas UMKM agar mampu menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Tema ini selaras dengan kondisi UMKM di Indonesia yang menurut temuan dari Survei Usaha Kecil Asia-Pasifik CPA (Certified Practising Accountant) Australia, selama lima tahun terakhir sejak 2022, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang UMKMnya tidak mengalami peningkatan inovasi. Dengan kata lain, UMKM di Indonesia konsisten mengalami penurunan untuk berinovasi. Dilaporkan hanya 28 persen usaha kecil yang berencana memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang unik pada 2026, angka ini turun dari 37 persen pada tahun sebelumnya.
Masalah inovasi ini tentu harus menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan, mengingat kesiapan UMKM untuk mengekspor sangat diharapkan dalam rangka mendukung akselerasi terwujudnya program “Desa BISA Ekspor”.
Di samping itu UMKM juga menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan dengan adanya kebijakan suku bunga tinggi yang memberikan tekanan berlapis terhadap perkembangannya. Selain menghambat ekspansi usaha, kondisi tersebut berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja, mempersempit margin keuntungan, hingga meningkatkan risiko kredit bermasalah di sektor usaha kecil.
Meski demikian, di tengah perlambatan inovasi dan tantangan pembiayaan, UMKM Indonesia menunjukkan berbagai indikator positif pada survei CPA Australia 2026. Terpotret sebanyak 86 persen pelaku UMKM menyatakan keyakinannya untuk tumbuh. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang relatif kuat terhadap arah ekonomi nasional, meskipun dunia masih dibayangi ketidakpastian global.
Selain itu, sepanjang 2025, sebanyak 72 persen usaha kecil merasakan dampak positif teknologi terhadap profitabilitas mereka. Optimisme terhadap pertumbuhan juga tercermin dalam peningkatan tenaga kerja. Sebanyak 40 persen usaha kecil menambah jumlah karyawan pada 2025, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 52 persen pada 2026.
Optimisme UMKM ini harus terus ditumbuhkan sebagai upaya memperkuat ekosistem ekspor berbasis desa agar desa tampil sebagai pemain aktif yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan bersinergi dengan ekosistem perdagangan internasional dan menjadikan UMKM “naik kelas”. (LITBANG KOMPAS)
