Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru setelah mencuat fenomena banyaknya calon mahasiswa yang lolos seleksi perguruan tinggi negeri (PTN), namun tidak melakukan registrasi ulang.
“Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana Negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” kata Puan, Jumat (26/6).
Belakangan beredar informasi sekitar 60 ribu calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang. Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) kemudian mengklarifikasi bahwa angka tersebut merupakan gabungan peserta dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi.
Meski demikian, Puan menilai jumlah tersebut tetap menjadi perhatian.
“Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk,” ungkapnya.
Menurut Puan, keberhasilan sistem penerimaan mahasiswa baru tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang dinyatakan lolos seleksi.
“Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya,” jelas Puan.
Puan menyebut pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai faktor yang menyebabkan calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi, mulai dari ketidaksesuaian program studi hingga kendala pembiayaan.
“Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian peserta mengundurkan diri karena tidak memperoleh bantuan KIP Kuliah.
“Apabila persoalannya adalah karena hambatan ekonomi, termasuk kurangnya ketersediaan KIP Kuliah, artinya harus ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP,” terang Puan.
Karena itu, Puan menilai evaluasi harus mencakup seluruh tahapan transisi dari proses seleksi hingga mahasiswa benar-benar memulai perkuliahan.
“Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan,” sebut mantan Menko PMK itu.
“Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan bantuan pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan,” lanjut Puan.
Puan juga mendorong pemerintah dan panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melakukan registrasi ulang.
“Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
“Intervensi tersebut dapat berupa perluasan bantuan pendidikan, penyempurnaan sistem seleksi, maupun penguatan layanan informasi bagi calon mahasiswa,” sambung Puan.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya peserta yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga keberhasilan negara memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan.
“Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan Negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.
“Sebab investasi terbesar bangsa bukan terletak pada proses seleksinya, melainkan pada keberhasilan menjaga agar tidak ada talenta muda yang kehilangan masa depan karena hambatan yang seharusnya dapat diatasi oleh kebijakan Negara,” pungkas Puan.
