Pantau - Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai memetakan perusahaan beserta permasalahan yang dihadapi sebagai langkah mencegah gelombang PHK usai menggelar rapat koordinasi bersama DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengatakan, "Hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi."
Satgas Petakan Penyebab PHKPrasetyo menjelaskan Satgas Mitigasi PHK bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk memantau dan saling bertukar informasi mengenai perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.
Ia mengatakan Satgas akan memitigasi setiap perusahaan secara bertahap, termasuk perusahaan yang telah melakukan PHK tetapi belum menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja.
Prasetyo mengungkapkan, "Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara."
Ia menambahkan bahwa konflik internal manajemen perusahaan juga dapat menjadi penyebab terjadinya PHK sehingga seluruh persoalan akan ditangani sesuai karakteristik masing-masing.
DPR Siap Lakukan Koordinasi RutinPrasetyo menjelaskan PHK tidak hanya terjadi pada sektor tertentu karena penyebabnya beragam, mulai dari turunnya permintaan pasar hingga persoalan permodalan akibat masalah pada institusi perbankan.
Ia mengungkapkan, "Ada yang memang, misalnya, permintaannya turun. Ada juga yang bermasalah terhadap modal. Modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah."
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya mitigasi PHK.
Dasco mengatakan, "Jadi, nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal."
