Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) di ibu kota masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
“Mengenai 11 rusun nanti detailnya akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD,” kata Pramono di Balai Kota, Jumat.
Pramono berjanji akan segera menyampaikan informasi pembangunan 11 rusun tersebut setelah ada keputusan resmi.
“Kalau nanti sudah diketok, pasti akan saya sampaikan secara terbuka karena sekarang ini sedang menunggu itu,” papar Pramono.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan pembangunan 11 rusun tersebut saat ini sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Besar harapan dapat didukung penuh melalui program 3 juta rumah sebagai portofolio bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Kelik.
Baca Juga
- Resmi! Tenor KPR Rumah Subsidi & Rusun Diperpanjang Sampai 40 Tahun
- Bos Properti Blak-blakan Tantangan Pengembangan Rusun Subsidi untuk MBR
- Aturan Baru Rusun Subsidi Segera Meluncur: Atur Harga Jual hingga Perpanjangan Tenor
Adapun, ke 11 rusun tersebut rencananya akan dibangun di Muara Angke; Marunda cluster C; Komarudin; Rorotan IX; Cakung KM 2; Tongkol tahap III; Marunda cluster A; Marunda cluster B; Semper Cakung Drain; Bojong Indah; dan Daan Mogot KM 18.
“Sasaran penghunian rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai Pergub 111 tahun 2024,” tambah Kelik.
Pemprov DKI berencana membangun sebelas rumah susun (rusun) berkapasitas besar pada 2027. Pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota.
Menurut Pramono, pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota. Pramono berkomitmen rusun tersebut akan dibuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin memiliki maupun menyewa unit hunian.
"Untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," jelas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan saat ini lahan di ibu kota semakin terbatas. Untuk itu, hunian vertikal dinilai bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Terlebih saat ini, Pramono menilai tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli rumah tapak di Jakarta yang harganya terus meningkat.
"Enggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," papar Pramono.
