Jakarta, tvOnenews.com - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan tersebut turut membahas strategi peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga legislatif menuju target kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati mengatakan keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan angka atau kuota.
"Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang lebih inklusif dan representatif," kata Sari.
Sari memaparkan verbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik berkorelasi dengan lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu juga mengapresiasi KPPG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan forum Sarasehan dan Dialog Nasional Perempuan tersebut.
"Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan nasional. Tema yang diangkat pada kegiatan sangat relevan dan strategis dalam konteks pembangunan demokrasi Indonesia," katanya.
Sementara, Ketua Umum KPPG, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar kelompok perempuan politik dalam mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen.
Hetifah yang juga Ketua Komisi X DPR RI itu mengungkapkan bahwa Partai Golkar telah berkomitmen terhadap mendorong kepemimpinan perempuan.
"Hasil sarasehan dan dialog Nasional diharapkan dapat melahirkan kesimpulan dan langkah strategis bersama guna memperkuat posisi perempuan dalam politik elektoral sekaligus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang," jelasnya.(raa)
