Jakarta, tvOnenews.com - Korea Selatan gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kesulitan bersaing di peringkat ketiga terbaik.
Hanya bermodal satu kali kemenangan, Korea Selatan gagal lolos ke babak penyisihan Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, bahkan turun tangan dengan melontarkan kritik keras yang menyinggung tata kelola sepak bola nasional, termasuk proses penunjukan pelatih Hong Myung-bo.
Lee Jae-Myung menegaskan pemerintah akan segera melakukan reformasi di sektor administrasi olahraga agar kegagalan serupa tidak kembali terjadi.
"Kegagalan lolos ke fase berikutnya di Piala Dunia yang membuat masyarakat kecewa adalah kegagalan organisasi dan kegagalan dalam sistem penunjukan personel. Kami akan segera mendorong reformasi administrasi olahraga agar kejadian seperti ini tidak terulang," kata Lee Jae-Myung dikutip dari laman Etnews, Minggu (28/6/2026).
Timnas Korea Selatan yang diasuh Hong Myung-bo sebelumnya harus menerima kenyataan pahit karena gagal lolos langsung ke babak knock out setelah mencatatkan satu kali menang dan dua kekalahan.
Harapan sempat hadir dengan penantian peluang sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik, namun skenario yang diharapkan tidak terjadi sehingga langkah mereka resmi terhenti.
Menurut Lee Jae-myung, kegagalan tersebut menjadi bukti pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan.
"Peristiwa ini kembali membuktikan bahwa penempatan orang yang tepat adalah segalanya. Jika memilih pemimpin yang tidak kompeten hanya karena lebih mementingkan orang yang satu kubu dibanding kemampuan, maka hasilnya sudah bisa ditebak," tegas Lee Jae-myung.
Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak sebagai sindiran terhadap polemik penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih kepala Timnas Korea Selatan yang sempat menuai kontroversi terkait transparansi proses pemilihannya.
Lee Jae-myung juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan dalam setiap organisasi agar keputusan-keputusan strategis dapat dipertanggungjawabkan.
"Jika seseorang tidak mampu membedakan kepentingan publik dan kepentingan pribadi, itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban. Pada akhirnya, setiap organisasi membutuhkan sistem yang demokratis, pengawasan yang kuat, serta keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab," ujarnya.
