jpnn.com, JAKARTA - Rembug Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jabodetabek menyoroti tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar NU 2026.
Forum yang digelar di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Minggu (28/6), itu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme organisasi.
BACA JUGA: Sistem Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dari Masa ke Masa
Rektor Universitas Terbuka Prof. Ali Muktiyanto mengatakan warga NU memiliki tanggung jawab moral menjaga organisasi yang lebih besar daripada pengurus.
"Saya sebelum lahir sudah NU. Jadi, sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri. Pengurus bisa berganti, tetapi warga NU jangan pindah," kata Ali.
BACA JUGA: Seruan Para Ulama NU Meredam Ketegangan Antarfaksi PBNU
Menurut dia, memasuki abad kedua NU, tantangan organisasi bukan lagi sekadar melanjutkan perjuangan sejarah, melainkan membangun tata kelola yang akuntabel dan transparan.
"Hampir semua institusi hari ini menerapkan governance yang akuntabel dan transparan, sementara NU sejauh ini belum sampai ke sana. Tantangan terbesar kita hari ini adalah tata kelola," ujarnya.
BACA JUGA: Menjelang Muktamar ke-35 NU, Gus Lilur Dukung Nasaruddin Umar Jadi Calon Ketua Umum PBNU
Ali juga menyoroti wacana audit terhadap PBNU. Menurut dia, audit tidak akan berjalan maksimal jika organisasi belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai.
"Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia. Selama ini yang dipahami sebagai laporan keuangan sering kali hanya arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan jauh lebih komprehensif," tegasnya.
Dia mengusulkan empat agenda pembenahan bagi kepengurusan PBNU mendatang.
Pertama, memperkuat perencanaan keuangan agar program organisasi tidak bergantung pada sumbangan atau iuran yang bersifat insidental.
Kedua, memperkuat sistem pengawasan internal karena budaya organisasi selama ini masih terlalu mengandalkan kepercayaan personal.
Ketiga, membangun manajemen risiko dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, termasuk dalam pengelolaan sektor usaha.
Keempat, menyusun laporan akuntabilitas yang terbuka dan dapat diakses publik guna meningkatkan kepercayaan warga NU.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya Dr. KH Amin Mudzakkir menilai potensi ekonomi NU sangat besar, tetapi belum dikelola secara optimal.
Dia mencontohkan keberhasilan koperasi pesantren seperti Sidogiri, Al-Ittifaqiyah, dan Sunan Drajat yang dinilai mampu membangun ekosistem ekonomi berbasis pesantren.
"Ini memang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan PBNU. Negara juga memiliki peran besar untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung berkembangnya entitas ekonomi lokal berbasis pesantren," katanya.
Direktur Eksekutif INFID Khoirun Nikmah mengatakan Muktamar NU 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi terhadap akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi internal.
Dia mengutip buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang menyebut institusi inklusif menjadi fondasi kemajuan, sedangkan institusi yang bersifat ekstraktif cenderung melahirkan kemunduran.
"Politik menentukan ekonomi. Karena itu, kualitas tata kelola organisasi akan sangat menentukan masa depan NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia," ujar Khoirun.
Rembug Warga NU se-Jabodetabek berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat menjadi masukan bagi Muktamar NU pada 1–5 Agustus 2026 guna mewujudkan tata kelola PBNU yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.(kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
