Bisnis.com, TASIKMALAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pembangunan industri di Jawa Barat masih tercermin dari struktur ketenagakerjaan di wilayah Priangan Timur.
Dalam catatan BPS, belum ada satu pun kabupaten/kota di kawasan Priangan Timur yang memiliki mayoritas pekerja formal. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa ekspansi industri dan investasi belum mampu menjangkau wilayah timur provinsi secara merata.
Kota Tasikmalaya menjadi daerah dengan persentase pekerja formal tertinggi di Priangan Timur, yakni 47,78%. Angka itu masih berada di bawah ambang 50% yang menandakan dominasi pekerjaan formal. Sementara itu, Kota Banjar mencatat 38%, Kabupaten Ciamis 37,96%, Kabupaten Tasikmalaya 35,78%, Kabupaten Garut 31,37%, dan Kabupaten Pangandaran 27,22%.
Sebaliknya, wilayah penyangga Jakarta dan kawasan industri di bagian barat Jawa Barat mencatat proporsi pekerja formal jauh lebih tinggi. Kota Depok memimpin dengan 66,20%, disusul Kota Bekasi 61,79%, Kota Cimahi 60,98%, Kabupaten Bekasi 60,01%, serta Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Purwakarta yang seluruhnya telah melampaui 50%.
Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan konsentrasi pekerja formal masih mengikuti persebaran kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi perkotaan.
Wilayah yang berkembang sebagai kawasan manufaktur, jasa modern, maupun penyangga ibu kota memiliki kemampuan lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Baca Juga
- Saat Rebana dan Karawang Melaju, Investasi Priangan Timur Masih Terseok
- Big 40 Conference: UMKM Bisa Jadi Mesin Baru Ekonomi Jabar di Tengah Dominasi Pekerja Informal
“Sektor formal tumbuh subur di wilayah pusat kota besar (urban) serta kabupaten yang memiliki kawasan industri atau penyangga ibu kota negara, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor, serta penyangga ibu kota provinsi, yakni Kabupaten Bandung,” kata Margaretha, dikutip pada Senin (29/6/2026).
Sebaliknya, lanjut dia, sebagian besar kabupaten dan kota di luar kawasan tersebut masih didominasi pekerja informal. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya sembilan daerah yang memiliki persentase pekerja formal di atas 50%.
Sisanya, sebanyak 18 daerah, masih mengandalkan sektor informal sebagai penyerap tenaga kerja utama.
Kondisi itu terlihat jelas di Priangan Timur yang struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan skala kecil, usaha mikro dan kecil, jasa perseorangan, serta pariwisata.
Sektor-sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian daerah, tetapi sebagian besar aktivitasnya belum masuk kategori pekerjaan formal yang memiliki hubungan kerja tetap, perlindungan ketenagakerjaan, maupun jaminan sosial.
Margaretha mengatakan rendahnya proporsi pekerja formal juga mencerminkan belum meratanya arus investasi industri dibandingkan kawasan Rebana maupun Bodebek yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai pusat manufaktur, logistik, dan investasi baru di Jawa Barat.
“Pertumbuhan ekonomi antardaerah di Jawa Barat belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesempatan kerja formal. Selama investasi dan aktivitas industri masih terkonsentrasi di wilayah barat provinsi, ketimpangan struktur ketenagakerjaan diperkirakan akan tetap menjadi tantangan bagi Priangan Timur,” terangnya.
