JAKARTA, KOMPAS – El Nino di Indonesia diperkirakan berlangsung pada Mei 2026 hingga Mei 2027. Fenomena kenaikan suhu Samudera Pasifik pemicu kekeringan itu dapat menyebabkan produksi pangan anjlok, sehingga memicu kenaikan inflasi pangan.
Selain itu, El Nino yang berkepanjangan itu dapat mengancam ketersediaan air. Pemerintah memastikan ketersediaan air masih surplus hingga Agustus 2026 dan siap menggelar operasi modifikasi cuaca atau mencipta hujan buatan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (29/6/2026). Selain pemerintah/lembaga pengampu pangan, rapat itu juga dihadiri perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan, peluang terjadinya El Nino intensitas kuat telah mencapai 98 persen. Kendati nanti akan turun secara perlahan, El Nino tersebut diperkirakan berakhir pada Mei 2027.
“Di Indonesia, El Nino telah terjadi sejak Mei 2026. Jika diperkirakan berakhir pada Mei 2027, maka El Nino tersebut bakal terjadi berbarengan dengan musim kemarau dan musim penghujan,” katanya.
Peluang terjadinya El Nino intensitas kuat telah mencapai 98 persen. Kendati nanti akan turun secara perlahan, El Nino tersebut diperkirakan berakhir pada Mei 2027.
Berdasarkan catatan BMKG tentang pola musim di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada April hingga Oktober. Sementara musim penghujan terjadi pada Oktober hingga Maret.
Menurut Teuku, pada 2026, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2026. El Nino yang terjadi berbarengan dengan musim kemarau itu harus diwaspadai lantaran bakal berpengaruh signifikan terhadap sejumlah sektor.
Di sektor pangan, misalnya, dampaknya bisa berupa penurunan produksi pangan dan pasokan air irigasi. Selain itu, El Nino juga bisa menyebabkan musim tanam I padi (yang biasanya dimulai pada Oktober) mundur.
“Jika produksi pangan turun, maka harga pangan bisa naik, sehingga memengaruhi tingkat inflasi,” katanya.
Teuku juga mengatakan, El Nino yang terjadi bebarengan dengan musim penghujan tidak akan berdampak signifikan terhadap sejumlah sektor. Namun, hal itu berpotensi menyebabkan berkurangnya curah hujan.
Oleh karena itu, potensi berkurangnya ketersediaan air tetap perlu diantisipasi. Salah satu caranya melalui teknologi modifikasi cuaca.
BMKG, Teuku melanjutkan, akan membantu pemerintah untuk memperkirakan terjadinya kumpulan awan di daerah-daerah yang membutuhkan teknologi modifikasi cuaca. BMKG juga akan mendampingi pemerintah daerah untuk menilai risiko dampak kekeringan terhadap tanaman pangan.
“Ada risiko tinggi, sedang, dan rendah. Jika risiko dampak kekeringannya rendah, maka penanaman tanaman pangan dapat dilanjutkan,” katanya.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Airstoteles Paplapna Ritiaauw, menuturkan, saat ini, ketersediaan air secara nasional sangat berlimpah. Air tersebut bersumber dari 240 waduk/bendungan, 593 situ dan danau, 1.639 unit pengelolaan air baku, dan 10.757 sumur bor.
“Dari 240 waduk/bendungan serta 593 situ dan danau, misalnya, total tampungan airnya masing-masing mencapai 6,68 miliar meter kubik dan 137,22 miliar meter kubik,” tuturnya.
Menurut Arnold, daya dukung air dari waduk atau bendungan di mayoritas daerah di Indonesia pada Juli dan Agustus 2026 juga diperkirakan surplus. Daerah-dareah itu berada di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali-Nusa tenggara, dan Sulawesi.
Di sektor pangan, ketersediaan air itu masih cukup berlimpah untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah atau lahan tanaman pangan.
Di Jawa, misalnya, kebutuhan air pada Juli dan Agustus 2026 masing-masing sekitar 599,28 juta meter kubik dan 582,35 juta meter kubik. Sementara jumlah air yang tersedia masih jauh di atas kebutuhan, yakni sekitar 3,27 miliar meter kubik pada Juli 2026 dan 2,88 miliar meter kubik pada Agustus 2026.
“Di sektor pangan, ketersediaan air itu masih cukup berlimpah untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah atau lahan tanaman pangan,” katanya.
Menurut Arnold, selama ini, Kementerian PU juga telah menerapkan pola operasi waduk berdasarkan kondisi cuaca yang tengah terjadi. Saat musim kemarau, Kementerian PU akan menerapkan pola operasi kering.
Pengelolaan tersebut difokuskan pada penghematan dan alokasi air secara efisien agar pasokan tetap mencukupi kebutuhan air untuk irigasi, air baku, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) hingga musim penghujan kembali tiba. Jika ketersediaan air berkurang signifikan, maka Kementerian PU akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca.
Dalam rapat itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad Agung Sunusi, mengatakan, Kementan telah menyiapkan tiga strategi menghadapi musim kemarau. Pertama, strategi antisipasi sebelum kemarau terjadi.
Hal itu antara lain mencakup perencanaan musim tanam dan percepatan tanam padi, penyediaan sarana produksi, dan penguatan infrastruktur air. Kementan juga menyediakan bantuan pompa dan pemompaan bagi 1 juta hektar sawah.
Kedua, Agung melanjutkan, strategi adaptasi saat musim kemarau terjadi. Strategi itu antara lain berupa pengelolaan lahan hemat air, seperti irigasi intermiten dan sistem gilir air serta penerapan pola tanam adaptif di lahan rawa dan sawah tadah hujan melalui pemompaan.
Ketiga, strategi mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan. Beberapa di antaranya berupa asuransi pertanian dan bantuan benih gratis bagi petani yang gagal panen.
”Hal lain ialah memanajemen risiko produksi melalui penjadwalan tanam secara bertahap atau tidak serempak dan pemanfaatan cadangan air darurat, seperti embung, sumur bor, serta irigasi perpompaan dan perpipaan,” katanya.
Agung menambahkan, Menteri Pertanian telah mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi dampak El Nino pada 2026 di sektor pertanian dan peternakan. Isi surat itu antara lain hal permintaan membuat hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca dan mobilisasi pompa-pompa air ke daerah-daerah yang membutuhkan.
