KOMPAS.com - Pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II dan semester II 2026.
Stimulus tersebut disiapkan di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
“Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden,” ujarnya, dilansir dari laman Ekon.go.id, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers terkait Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).
Airlangga menjelaskan, terdapat delapan kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut. Kebijakan itu terbagi dalam tiga pilar utama, yakni stimulus dan insentif untuk konsumsi serta dunia usaha, program magang dan vokasi untuk ketenagakerjaan, serta bantuan pangan sebagai jaring pengaman sosial.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi dan Jalan Panjang Keadilan Sosial
Diskon transportasi hingga insentif industriPilar pertama mencakup stimulus dan insentif yang berfokus pada konsumsi masyarakat dan dunia usaha.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah insentif pajak bagi penulis nasional. Pemerintah menetapkan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen untuk mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif dan diskon transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat serta pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah.
Insentif tersebut berupa diskon 30 persen harga tiket kereta api untuk periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026 dan diskon 30 persen tarif dasar Kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.
Pemerintah juga memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Total alokasi anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp 190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang.
Baca juga: TB Hasanuddin: Anggaran Latihan Militer Kopdes Rp 30 Juta/Orang
Untuk transportasi udara, pemerintah memberikan subsidi penuh Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen bagi tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.
Insentif dan diskon transportasi serupa juga disiapkan untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pada periode tersebut, pemerintah memberikan diskon 30 persen harga tiket kereta api untuk 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027 dan diskon 30 persen tarif dasar Kapal Pelni untuk 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Selain itu, tarif jasa kepelabuhanan ASDP digratiskan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Total alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang.
