Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama delegasi MPR RI berkunjung ke Senat Oliv Majelis Republik Uzbekistan di Uzbekistan. Ketua MPR Ahmad Muzani diterima langsung oleh Ketua Senat Oliv Majelis Republik Uzbekistan, T Narbayeva.
Pada kesempatan ini, Muzani menyampaikan bahwa Uzbekistan adalah negara sahabat bagi Indonesia. Meski dibatasi oleh jarak geografis yang sangat jauh, keinginan rakyat Indonesia untuk berkunjung ke Uzbekistan tidak terhalang oleh jarak tersebut.
"Secara historis Uzbekistan dan Indonesia telah menjalin kerja sama dan persahabatan sejak puluhan tahun lalu. Diawali oleh Bung Karno yang ingin berziarah ke makam Imam Bukhari. Dari situ persahabatan kita dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Uzbekistan terus terjalin dengan baik," kata Muzani, dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Muzani lalu menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia itu disatukan oleh bahasa. Menurut dia, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu yang sangat efektif di tengah perbedaan agama, ras, bahasa, dan suku.
"Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar. Perbedaan bahasa, suku, ras, dan agama semua disatukan oleh satu bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Jadi bahasa itu menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia," ucap Muzani.
Muzani berharap ke depan akan ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Uzbekistan dan sebaliknya. Karena bagi Indonesia, mengunjungi Uzbekistan untuk berziarah ke makam Imam Bukhari akan sangat digemari oleh umat muslim Indonesia.
"Kita harap nanti akan ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Uzbekistan dan sebaliknya dari Uzbekistan ke Indonesia. Karena potensi wisata religi di Uzbekistan akan sangat diminati bagi jemaah Indonesia yang ingin ziarah ke makam Imam Bukhari dan dilanjutkan ibadah umrah. Jadi sebelum umrah ke Mekkah Madinah, jemaah Indonesia bisa transit Uzbekistan," jelas Muzani.
Selain itu, Ketua MPR berharap ke depan akan terjalin kerja sama bilateral Indonesia-Uzbekistan dalam hal pengembangan industri halal di tiap negara. Ini menjadi penting karena industri halal bukan sekadar kewajiban bagi umat, tapi telah bertransformasi menjadi tren ekonomi global yang menjanjikan.
"Populasi umat muslim dunia terus tumbuh pesat dan diperkirakan mencapai hampir 30% dari total populasi dunia pada tahun 2030. Ini adalah basis konsumen raksasa yang membutuhkan kepastian produk yang sesuai dengan prinsip syariah," ucap Muzani.
"Bagi negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia dan Uzbekistan, memperkuat industri halal dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi," tutupnya.
Delegasi RI terdiri atas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, anggota MPR RI Himmatul Aliyah, Puti Sari, Melati Erzaldi, Longki Djanggola, Hoerudin Amin, dan Johan Rosihan.
(jbr/isa)
