Utak Atik Prabowo Dorong Riset Nasional Lewat Laba BUMN, Jadi Skema Tepat?

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan dua agenda besar yang saling berkaitan yakni merampingkan secara drastis jumlah BUMN dan menjadikan laba perusahaan negara sebagai salah satu sumber pembiayaan riset nasional.

Kedua kebijakan itu disampaikan saat Penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026).

Apalagi, produktivitas nasional bergerak lambat, industrialisasi tertahan di sektor bernilai tambah rendah, dan investasi riset masih menjadi salah satu yang terendah di kawasan.

Ketika negara-negara pesaing berlomba membangun industri berbasis teknologi, Indonesia masih bergulat dengan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang gemuk sekaligus ekosistem riset yang terfragmentasi. 

Meski begitu, wacana ini menjadi taruhan yang tidak kecil. Pemerintah tidak hanya berupaya menata ulang lebih dari seribu entitas BUMN, tetapi juga berusaha menggeser fondasi pembangunan nasional dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi.

Jika berhasil, Indonesia berpotensi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Sebaliknya, jika reformasi berhenti pada sekadar restrukturisasi administratif tanpa pembenahan tata kelola dan kualitas riset, agenda besar tersebut berisiko menjadi pengulangan siklus lama yakni efisiensi tanpa inovasi.

Salah satu pernyataan paling menyita perhatian dalam forum sarasehan itu adalah rencana pemerintah memangkas jumlah BUMN secara besar-besaran.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pembersihan dan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan negara yang selama ini dinilai tidak efisien.

“Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan untuk riset ya, inovasi. Ini bagus usul, masalahnya BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara,” ujarnya dalam forum tersebut, Minggu (28/6/2026).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan skala restrukturisasi yang sedang berjalan di pemerintahannya dalam melakukan pembenahan pelat merah.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 250 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara," katanya.

Dalam konteks Indonesia, beban overhead menjadi salah satu persoalan utama. Banyak perusahaan negara memiliki struktur direksi dan komisaris yang besar, sementara kontribusi bisnisnya relatif terbatas. Prabowo menyoroti langsung persoalan tersebut. 

Secara teori ekonomi kelembagaan, rasionalisasi korporasi memang dapat menghasilkan efisiensi signifikan. Penggabungan entitas yang memiliki bisnis serupa dapat mengurangi biaya administrasi, menyederhanakan pengambilan keputusan, dan meningkatkan skala ekonomi.

Oleh karena itu, agenda perampingan BUMN yang digagas pemerintah tidak hanya membutuhkan keberanian politik, tetapi juga konsistensi implementasi.

Ketika Laba BUMN Didorong Menjadi Mesin Riset

Di balik agenda efisiensi BUMN, tersimpan tujuan strategis yang lebih besar: membangun sumber pembiayaan baru bagi riset nasional. Usulan agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan inovasi muncul sebagai respons atas rendahnya belanja riset Indonesia selama ini.

Persoalan pendanaan memang menjadi titik lemah paling kronis dalam ekosistem inovasi nasional.

Menurut data UNESCO Institute for Statistics, belanja penelitian dan pengembangan (research and development expenditure/GERD) Indonesia selama bertahun-tahun berkisar pada level 0,2% hingga 0,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di kisaran 1%, Thailand sekitar 1,3%, China di atas 2,5%, dan Korea Selatan yang telah melampaui 4% PDB.

Belanja Riset (R&D) sebagai Persentase terhadap PDB: Indonesia Tertinggal dari Negara Pesaing

Negara

Belanja Riset terhadap PDB (%)

Korea Selatan

5,2-5,3

Israel

5,4-5,6

Amerika Serikat

3,4-3,6

Jepang

3,3

China

2,6

Singapura

2,0-2,2

Malaysia

1,0

Thailand

1,1-1,3

Indonesia

0,2-0,3

Sumber: UNESCO Institute for Statistics (UIS), OECD, berbagai publikasi nasional.

Padahal, negara-negara dengan kemampuan teknologi tinggi umumnya menginvestasikan porsi signifikan dari output ekonominya untuk riset. Di Indonesia, keterbatasan fiskal membuat pembiayaan riset sebagian besar masih bergantung pada APBN.

Oleh sebab itu,  pemerintah mulai berupaya meningkatkan dukungan anggaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun telah memberikan arahan khusus terkait penguatan pembiayaan riset. 

“Lho sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan sampai di angka Rp4 triliun,” kata Prasetyo.

Penambahan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menempatkan riset sebagai prioritas pembangunan. Meski demikian, tambahan Rp4 triliun masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil.

Sebagai gambaran, PDB Indonesia saat ini telah melampaui Rp24.000 triliun. Jika Indonesia ingin mencapai belanja riset sebesar 1% PDB sebagaimana standar minimal banyak negara industri baru, kebutuhan pendanaan riset dapat mencapai sekitar Rp240 triliun per tahun. Artinya, ketergantungan semata pada APBN tidak memadai.

Dalam konteks itulah, pemanfaatan laba BUMN menjadi alternatif yang menarik. Model serupa sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara. Di Korea Selatan, perusahaan-perusahaan besar, baik milik negara maupun swasta, menjadi kontributor utama belanja riset nasional. Sementara di China, badan usaha negara memainkan peran sentral dalam pembiayaan inovasi teknologi strategi. 

Tantangannya adalah memastikan dana tersebut tidak berhenti pada riset administratif atau penelitian yang tidak memiliki relevansi ekonomi. Prasetyo menekankan bahwa orientasi penelitian harus berubah.

Lebih jauh, pemerintah menghendaki agar hasil penelitian mampu menyelesaikan persoalan konkret.

"Yang pertama. Yang kedua, riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke nanti menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung-langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya pikir begitu," tuturnya.

Peta Jalan Riset 2045: Menautkan Laboratorium dengan Industrialisasi

Jika sumber pendanaan menjadi satu sisi persoalan, arah riset merupakan sisi lain yang tidak kalah penting. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap menghadapi persoalan fragmentasi penelitian. Banyak lembaga, kementerian, perguruan tinggi, hingga badan usaha menjalankan riset masing-masing tanpa koordinasi memadai.

Akibatnya, terjadi duplikasi penelitian, inefisiensi penggunaan anggaran, dan lemahnya kesinambungan inovasi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria menegaskan bahwa pemerintah kini tengah membangun fondasi baru melalui penyusunan peta jalan riset nasional. 

“BRIN dan Kemendiktisaintek sudah menyusun peta jalan riset. Insyaallah akan kita luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," ucapnya.

Dokumen tersebut diproyeksikan menjadi kompas pembangunan ilmu pengetahuan nasional selama dua dekade mendatang. Arif menilai integrasi antara BRIN dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merupakan langkah strategis.

“Ini adalah kerjasama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sekali sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," imbuhnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa peta jalan tersebut tidak hanya menentukan prioritas penelitian, tetapi juga arah industrialisasi nasional.

“Karena arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," katanya.

Pernyataan itu penting karena selama ini industrialisasi Indonesia relatif didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Kontribusi manufaktur terhadap PDB, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berada di kisaran 18%-19%, turun dibandingkan era awal 2000-an yang pernah melampaui 28%.

Fenomena deindustrialisasi prematur menjadi perhatian. Mengingat, Indonesia memang masih mencatat surplus perdagangan komoditas, tetapi ketergantungan berlebihan terhadap ekspor bahan mentah membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Oleh karena itu, industrialisasi generasi baru membutuhkan basis teknologi. Arif menekankan bahwa keputusan industri ke depan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada intuisi.

"Sehingga industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense tapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," ujar Arif

Di sisi lain, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengakui bahwa komunitas akademik menaruh harapan besar pada komitmen pemerintah meningkatkan dukungan anggaran.

Bahkan, dia mengonfirmasi adanya aspirasi kuat dari kalangan perguruan tinggi untuk mendorong kebutuhan ini.

“Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden,” katanya.

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa selain riset permintaan peningkatan beasiswa doktoral menjadi sangat relevan. Eduart juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan kampus.

“Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM, termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat tadi," tandasnya.

Efisiensi Saja Tidak Cukup

Kalangan ekonom menilai agenda reformasi BUMN dan penguatan riset memang memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. Namun, implementasinya menyimpan berbagai risiko.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat kedua kebijakan tersebut sebagai satu kesatuan.

“Saya melihat kedua kebijakan ini sebenarnya saling berkaitan. Persoalan utama Indonesia bukan hanya banyaknya BUMN yang kurang efisien, tetapi juga minimnya investasi pada riset dan inovasi,” kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia mengingatkan bahwa belanja riset nasional masih sangat rendah yang hanya sekitar 0,2 hingga 0,3 persen dari PDB, jauh di bawah target ideal 1 persen.

Menurutnya, dengan ukuran ekonomi Indonesia saat ini, menutup kesenjangan tersebut membutuhkan tambahan dana hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan APBN.

“Oleh karena itu, memanfaatkan laba BUMN sebagai sumber pendanaan riset merupakan langkah yang masuk akal," imbuhnya.

Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa besarnya dana bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan melainkan oleh tata kelolanya.

Yusuf menilai bahwa dana riset harus diarahkan pada riset terapan yang terhubung dengan kebutuhan industri agar menghasilkan inovasi yang memiliki nilai tambah ekonomi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman banyak negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan anggaran penelitian tidak otomatis menghasilkan inovasi apabila tidak disertai sistem evaluasi, mekanisme komersialisasi, serta kolaborasi industri.

Yusuf juga mengingatkan bahwa kewajiban menyisihkan laba untuk riset tidak dapat diberlakukan secara seragam.

"Pada saat yang sama, kebijakan ini juga tidak bisa diterapkan secara seragam karena tidak semua BUMN berada dalam kondisi sehat. Kewajiban menyisihkan laba sebaiknya hanya berlaku bagi BUMN yang benar-benar profitabel dan memiliki kondisi keuangan yang kuat," katanya.

Di sisi lain, rencana konsolidasi BUMN dipandang memiliki dasar ekonomi yang memadai.

"Di sisi lain, rencana mengurangi jumlah BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan juga memiliki dasar ekonomi yang kuat. Konsolidasi dapat menekan biaya operasional dan tata kelola yang selama ini membengkak akibat banyaknya anak dan cucu usaha yang tidak produktif. Jika dilakukan dengan benar, efisiensi tersebut akan meningkatkan profitabilitas BUMN sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk membiayai riset dan inovasi," tuturnya.

Namun, proses tersebut juga mengandung risiko sosial dan ekonomi yang harus diantisipasi, mulai dari potensi PHK, konsentrasi pasar yang berlebihan, hingga persoalan tata kelola selama proses konsolidasi.

"Karena itu, yang terpenting bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan atau mengalokasikan laba untuk riset, tetapi memastikan efisiensi benar-benar menghasilkan laba yang berkelanjutan dan dana riset dikelola secara profesional," tandas Yusuf.