Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, kolaborasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurutnya, pengalaman para kepala desa di lapangan perlu dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan riset akademik agar mampu melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif dan berdampak bagi masyarakat.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan I bertajuk Pemerintahan Desa Berdampak di Balai Purnomo, Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).
Program yang digagas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan serta tata kelola pemerintahan desa.
Bima mengapresiasi UI yang membuka ruang kolaborasi bagi para kepala desa. Menurutnya, pemimpin saat ini tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan berdasarkan data dan didukung oleh kajian ilmiah.
“Pemimpin harus berbasis data. Karena pemimpin itu harus punya konsep yang kuat, makanya setiap pemimpin harus dibantu oleh kampus, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan,” ujarnya.
Menurut Bima, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting karena kepala desa kini menghadapi tantangan pembangunan yang jauh lebih kompleks.
Selain dituntut mampu menyusun kebijakan berbasis data, kepala desa juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menguasai perkembangan teknologi, serta mampu merespons berbagai isu strategis seperti perubahan iklim, bonus demografi, dan ketahanan pangan.
