Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan proses penyebaran konten bermuatan judi online (judol) melalui kolom komentar akun-akun di media sosial, pelaku memulai operasinya dengan memantau aktivitas di media sosial terlebih dahulu secara real-time.
"Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Komunikasi dan Digital, operasi spam tersebut dijalankan melalui sistem yang mampu memantau aktivitas media sosial secara real-time," kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi, Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026.
Sistem milik pelaku akan memantau aktivitas di media sosial sampai mendeteksi terjadinya lonjakan interaksi pada suatu akun. Setelah lonjakan interaksi terdeteksi, pelaku mengirimkan komentar yang memuat promosi ke akun tersebut.
Menurut Meutya, pelaku dapat mengirimkan hingga ribuan komentar secara otomatis dengan menggunakan akun-akun yang dioperasikan oleh mesin maupun bot.
Ia menilai pola serangan yang semakin terorganisasi dan memanfaatkan teknologi menunjukkan bahwa penanganan spam komentar judol tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Karena itu, lanjut Meutya, diperlukan kolaborasi lintas lembaga serta dukungan dari perusahaan platform digital untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran konten judol di ruang digital.
"Ini memerlukan kerja sama lintas lembaga dan tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta dalam hal ini platform untuk menangani persoalan tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judol paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial pemengaruh (influencer) daerah yang memiliki interaksi tinggi.
"Target utama (spam komentar judol) bergeser teman-teman sekalian. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement (interaksi) tinggi," katanya.
Ia memaparkan, sebanyak 52 persen komentar judol yang terdeteksi ditemukan pada akun pemengaruh daerah, 31 persen ditemukan di akun instansi pemerintah, 12 persen ditemukan di akun media massa, dan lima persen ditemukan di akun tokoh publik serta politisi. (Ant)
