KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan (government technology/GovTech) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui layanan publik berbasis digital.
Saat ini, salah satu langkah yang tengah dilakukan pemerintah adalah piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6/2026).
“Rapat ini dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota. Ini merupakan cikal bakal road map menuju GovTech, government technology, e-government,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Baca juga: Prabowo Disebut Akan Luncurkan GovTech Skala Nasional Bulan Oktober 2026
Tito menjelaskan bahwa program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik.
Kini, keberhasilan tersebut diperluas ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari implementasi nasional.
Sebagai Mendagri, Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) bersama kementerian/lembaga terkait agar program tersebut berjalan optimal.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar, 43 (kabupaten/kota), dan kami harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Baca juga: Luhut Klaim GovTech Berbasis AI Berpotensi Hemat Anggaran Lebih dari Rp 1.500 Triliun
Menurutnya, rakor kali ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis akal imitasi (AI).
Luhut menjelaskan, untuk pertama kalinya, proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor.
Sistem tersebut juga dirancang agar mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen atau proses yang panjang.
“Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama," kata Luhut.
Baca juga: GovTech Berbasis AI Dimulai, Luhut Harap Pangkas Defisit APBN Rp 400 Triliun
"Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam (mengucapkan) terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kami akan memonitor, mengawasi dengan ketat,” tegasnya.
Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta tim KPTDP.
Selain itu, hadir secara langsung sejumlah kepala daerah yang akan menjadi lokasi piloting digitalisasi bansos, yaitu Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
