JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada Rabu (1/7/2026).
Selain Fuad, KPK juga memanggil tiga bos biro travel haji yaitu Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; dan Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu.
Budi mengatakan, KPK juga memanggil Ulfaiza selaku Karyawan Maktour Travel, dan M Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah 2021-2024.
Baca juga: KPK Usut Pengisian Kuota Haji Tambahan Khusus di Maktour Travel
Berdasarkan catatan Kompas.com, Fuad sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Usai diperiksa, Fuad Hasan Masyhur membantah adanya transaksi untuk mendapatkan kuota haji tambahan khusus.
“Saya pastikan tidak ada, ya. Tidak ada transaksi, tidak ada,” kata Fuad.
Fuad juga mengaku tidak tahu menahu soal pemberian uang terkait kasus kuota haji yang mengalir ke Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk DPR.
“Pastinya enggak ada saya mengerti sama sekali, ya. Itu aja, ya,” ujarnya.
Dia juga hanya tertawa saat ditanya soal perusahaannya yang menerima keuntungan tidak sah atau illegal gain sebesar Rp 27,8 miliar dari pengisian kuota haji tambahan tersebut.
Baca juga: Periksa Bos Maktour, KPK Konfirmasi soal Dugaan Pemberian Uang ke Pejabat Kemenag
Kasus korupsi kuota haji
KPK telah menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi kuota haji, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba; dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
KPK menduga, terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara.
Ismail Adham diduga memberikan uang 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada eks stafsus Gus Alex terkait pengaturan pengisian kuota khusus tambahan itu.
Ismail juga memberikan 5.000 dollar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.
Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga memberikan uang sebesar 406.000 dollar AS kepada Gus Alex untuk pengaturan pengisian kuota khusus tambahan.
Baca juga: Ditanya Keuntungan Tidak Sah Maktour Rp 27,8 Miliar dari Kuota Haji, Fuad Tertawa
Atas pemberian tersebut, 8 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp 40,8 miliar.
KPK menyebutkan, Gus Alex dan Hilman merupakan representasi dari Yaqut dalam penerimaan uang tersebut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
