Nagan Raya (ANTARA) - Satuan Tugas Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh, membentuk Posko Satgas PRR di tingkat daerah.
“Dengan adanya pembentukan posko di daerah akan mempermudah koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, serta intensif antar-lini dan antar-sektor penanganan bencana,” kata Perwakilan Tim Satgas PRR Imran kepada ANTARA di Nagan Raya, Kamis.
Imran memaparkan tiga alasan utama mengapa posko ini harus segera diaktifkan yaitu pertama, posko ini nantinya dapat mengoptimalkan hubungan antar-sektor di daerah, sekaligus mempermudah koordinasi dan komunikasi para pemangku kebijakan di daerah dengan satgas maupun pihak terkait lainnya.
Kedua, posko ini juga berfungsi untuk menghasilkan sistem satu data tunggal yang bersumber dari basis data yang sama. Hal ini penting agar semua pihak menggunakan data yang seragam dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang berbeda-beda di lapangan.
Baca juga: Satgas PRR: Kehidupan warga Aceh pascabencana sudah menuju normal
“Terkait hal ini kami meminta Bupati Nagan Raya agar dapat menunjuk satu penanggung jawab yang berwenang memberikan persetujuan (approve) data yang keluar ke publik,” kata Imran.
Ketiga, kata dia, posko ini nantinya diharapkan dapat menjadi sarana media komunikasi dan pengaduan masyarakat, yang nantinya keberadaan posko tersebut akan bertindak sebagai tempat pengaduan langsung bagi masyarakat jika ditemukan kendala, masalah, atau hambatan operasional dalam proses penanganan dampak bencana di lapangan.
Imran menambahkan urgensi kehadiran posko ini semakin tinggi mengingat proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh akan memasuki tahapan jangka panjang yang memakan waktu tiga tahun, terhitung mulai tahun 2026, 2027, hingga 2028.
“Rencana induk (renduk) pemulihan ini sendiri sudah selesai dibahas dan disetujui bersama DPR,” kata Imran.
Baca juga: Pemprov Aceh minta pemda cepat validasi data bencana untuk pemulihan
Oleh karena itu Satgas PRR Sumatera sangat berharap Pemkab Nagan Raya segera membentuk posko pada bulan Juli ini, sehingga diharapkan dapat mempermudah sarana komunikasi maupun kebutuhan data dalam memudahkan proses rekonstruksi pembangunan pascabencana di kabupaten setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Nagan Raya Hizbulwatan mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan tersebut dan segera berkoordinasi dengan instansi terkait maupun pimpinan daerah agar posko tersebut segera terwujud.
“Kami berterima kasih atas kehadiran Satgas PRR Sumatera di Nagan Raya, karena koordinasi ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah pembangunan kembali sarana publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu,” ucapHizbulwatan.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya minta pemerintah percepat pembangunan 647 huntap
“Dengan adanya pembentukan posko di daerah akan mempermudah koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, serta intensif antar-lini dan antar-sektor penanganan bencana,” kata Perwakilan Tim Satgas PRR Imran kepada ANTARA di Nagan Raya, Kamis.
Imran memaparkan tiga alasan utama mengapa posko ini harus segera diaktifkan yaitu pertama, posko ini nantinya dapat mengoptimalkan hubungan antar-sektor di daerah, sekaligus mempermudah koordinasi dan komunikasi para pemangku kebijakan di daerah dengan satgas maupun pihak terkait lainnya.
Kedua, posko ini juga berfungsi untuk menghasilkan sistem satu data tunggal yang bersumber dari basis data yang sama. Hal ini penting agar semua pihak menggunakan data yang seragam dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang berbeda-beda di lapangan.
Baca juga: Satgas PRR: Kehidupan warga Aceh pascabencana sudah menuju normal
“Terkait hal ini kami meminta Bupati Nagan Raya agar dapat menunjuk satu penanggung jawab yang berwenang memberikan persetujuan (approve) data yang keluar ke publik,” kata Imran.
Ketiga, kata dia, posko ini nantinya diharapkan dapat menjadi sarana media komunikasi dan pengaduan masyarakat, yang nantinya keberadaan posko tersebut akan bertindak sebagai tempat pengaduan langsung bagi masyarakat jika ditemukan kendala, masalah, atau hambatan operasional dalam proses penanganan dampak bencana di lapangan.
Imran menambahkan urgensi kehadiran posko ini semakin tinggi mengingat proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh akan memasuki tahapan jangka panjang yang memakan waktu tiga tahun, terhitung mulai tahun 2026, 2027, hingga 2028.
“Rencana induk (renduk) pemulihan ini sendiri sudah selesai dibahas dan disetujui bersama DPR,” kata Imran.
Baca juga: Pemprov Aceh minta pemda cepat validasi data bencana untuk pemulihan
Oleh karena itu Satgas PRR Sumatera sangat berharap Pemkab Nagan Raya segera membentuk posko pada bulan Juli ini, sehingga diharapkan dapat mempermudah sarana komunikasi maupun kebutuhan data dalam memudahkan proses rekonstruksi pembangunan pascabencana di kabupaten setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Nagan Raya Hizbulwatan mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan tersebut dan segera berkoordinasi dengan instansi terkait maupun pimpinan daerah agar posko tersebut segera terwujud.
“Kami berterima kasih atas kehadiran Satgas PRR Sumatera di Nagan Raya, karena koordinasi ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah pembangunan kembali sarana publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu,” ucapHizbulwatan.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya minta pemerintah percepat pembangunan 647 huntap
